oleh

Kendalikan Laju Inflasi, Wagub Bali Ajak Semua Pihak Bersinergi Jaga Kestabilan Harga

-EKONOMI-81 views

Denpasar, LNN – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menjaga kestabilan harga barang menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2019. Harapan ini disampaikan Wagub Cok Ace dalam arahannya pada acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali, di Ruang Tirta Empul, Kantor Bank Indonesia, Selasa (29/10/2019) siang.

“Semua pihak saya harap bersinergi dalam menjaga kestabilan harga, kita samakan persepsi dan  fokus. Harga harus stabil dan jangan berikan kesempatan bagi tengkulak dan spekulan memanfaatkan situasi, ” ungkap Wagub Bali.

Cok Ace mengatakan, tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 2,54%  lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 3,39%.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan akan bahan pangan akan meningkat dan hal ini harus diantisipasi semua pihak agar tidak menyebabkan peningkatan terhadap  inflasi.

Menghadapi kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Bali telah menyusun beberapa langkah diantaranya perlunya  koordinasi dan sinergisitas dari seluruh pihak terkait guna menjaga kestabilan harga, peningkatan jangkauan sumber produksi pertanian, penyediaan sistem pergudangan serta  cold storage untuk menjaga ketersediaan pasokan sepanjang tahun serta menghadapi panen raya dan masa paceklik.

Tidak hanya itu, dalam upaya mengontrol laju inflasi menjelang Nataru Wagub Cok Ace yang juga sebagai Ketua TPID Provinsi  Bali akan mengambil beberapa langkah antisipatif diantaranya melakukan sidak pasar, pasar murah serta pemantauan harga harian terkait inflasi melalui pemantauan SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) Provinsi Bali. Kesiapan pelabuhan serta infrastruktur transportasi,stock pangan, pasokan BBM serta tarif maskapai penerbangan dan angkutan juga menjadi perhatian kita dalam upaya mengendalikan inflasi.

” Ketersediaan stock barang, pemantauan harga, distribusi serta komunikasi antar semua komponen menjadi kunci penting dalam menekan laju inflasi. Saya juga berharap masyarakat berbelanja sewajarnya tidak perlu menyetok atau menimbun kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan mencukupi, jadi jangan kawatir, ” tuturnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TPID Bali, tengah memaparkan materi pada acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali, di Ruang Tirta Empul, Kantor Bank Indonesia, Selasa (29/10/2019) siang. Foto: Istimewa

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TPID Bali, dimana TPID telah menyiapkan langkah strategis dalam menekan laju inflasi menjelang Nataru. Disamping ketersediaan stock pangan, kestabilan harga serta distribusi, komunikasi antar komponen masyarakat memegang peran strategis dalam pengendalian inflasi. Dengan komunikasi yang efektif maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas terkait ketersediaan pangan sehingga tidak ada masyarakat yang menimbun ataupun menyetok pangan berlebihan yang akan memicu inflasi.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengataka,  hingga September 2019 inflasi tahunan Bali masih berada di bawah inflasi nasional. Namun perlu dicermati adanya fluktuasi komoditas yang selalu mengalami kenaikan di Triwulan IV seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging babi dan ayam serta telur. Serta perlu diwaspadai tarif angkutan udara terkait lonjakan permintaan pada periode peak season pariwisata.
Untuk itu TPID mengambil sikap dalam pengendalian inflasi jangka pendek untuk triwulan IV 2019 diantaranya pelaksanaan program pengendalian inflasi sesuai kewenangan masing maisng OPD ,menghimbau masyarakat agar tidak berbelanja berlebihan serta pelaksanan pasar murah agar menyediakan komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi seperti bawang, cabai dan daging.

Hadir dalam High Level Meeting TPID masing-masing; perwakilan TPID Kabupaten kota se-Bali, perwakilan Bulog, perwakilan BPS Provinsi Bali, Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta stakeholder terkait lainnya. (Boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya