oleh

Tunjukkan Surat dari BPN Badung, Sudikerta Beber Fakta Baru dalam Persidangan

Denpasar, LNN – Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta kembali menjalani sidang atas kasus dugaan penipuan penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang yang juga menyeret dua terdakwa lain I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung ini memasuki babak baru.

Sebelum sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa Sudikerta, Kamis (6/12/2019), secara tiba-tiba tim kuasa hukum Sudikerta yang dikomandani Nyoman Darmada menyerahkan sebuah surat. Setelah dicek oleh majelis hakim pimpinan Esthar Okatavi, surat tersebut berasal dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung. Ada beberapa poin penting dalam surat yang ditandatangani Kepala BPN Badung, I Made Daging.

Pertama, surat tersebut menerangkan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5074/Kelurahan Jimbaran, surat ukur nomor 1432/Jimbaran/2014 tanggal 7 April 2014, luas 38. 600 M2 sampai dengan saat ini tercatat atas nama PT Marindo Gemilang yang berkedudukan di kota Surabaya.

Kedua, surat tersebut juga menerangkan bahwa penerbitan HGB nomor 5074/Kelurahan Jimbaran yang tercatat atas nama PT Marindo Gemilang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yakni atas dasar adanya pelepasan terhadap tanah hak milik nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, surat ukur nomor 10522/Jimbaran/2011 tanggal 9 Mei 2011 luas 38. 650 M2 tercatat atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu, berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan notaris Ketut Neli Asih.

Surat tersebut juga menerangkan dengan ketentuan SHM nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, surat ukur nomor 10522/Jimbaran/2011, tanggal 9 Mei 2011 luas 38. 600 M2 atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu dimatikan karena dihapus haknya berdasarkan surat keputusan kepala Kantor BPN Provinsi Bali tanggal 2 April 2014 Nomor SK 0001/ HGB/BPN. 51. 2014.

Atas surat tersebut, majelis hakim meminta kepada tim kuasa hukum Sudikerta untuk menghadirkan Kepala BPN Badung sebagai saksi di persidangan.

“Kami akan coba bersurat ke BPN apakah bersedia menjadi saksi atau tidak,” ucap Darmada di muka sidang.

Sementara saat diperiksa, Ketut Sudikerta mengaku menyesal karena kasus ini telah terjadi. Andai saja dia tahu dari awal, tentu saja kasus ini tidak akan terjadi.

Ketika majelis hakim bertanya kepada kenapa saksi korban Alim Markus tidak bisa membangun hotel di lokasi yang telah dibelinya, Sudikerta menjawab bahwa sepengetahuannya Alim Markus tidak bisa membangun karena plang yang dipasang di atas lahan tersebut dicabut oleh Wayan Wakil.

Belakangan diketahui pencabutan plang yang dilakukan Wayan Wakil karena Wayan Wakil merasa belum clear (tuntas) soal pembelian saham 40 persen.

Ditambahkan Sudikerta, Wayan Wakil memang tidak berhak menerima uang, pasalnya yang berhak menerima adalah Puri. Namun faktanya, Puri sampai sekarang belum menerima uang atau pembayaran karena uang tersebut diambil oleh Wayan Wakil.

“Yang saya dengar malah Puri yang belum terima uang karena uang dibawa sama Wayan Wakil,” kata Sudikerta. (AW/Boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya