oleh

Diduga Diabaikan Insentifnya oleh Pemda, Nakes Flotim Ancam Lapor KPK

Larantuka, Lintasnusanews.com – Puluhan tenaga kesehatan (nakes) RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim) NTT, kembali berunjuk rasa ke kantor bupati dan DPRD, Rabu, (30/11/2022). Mereka menuntut hak insentif Covid19 dan memberika tenggat waktu hingga 15 Desember, jika tidak dibayar maka kasus ini akan diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dalam pernyataan sikap, para nakes meminta Presiden Joko Widodo membantu menyelesaikan persoalan insentif nakes yang belum dibayar. Karena massa menilai Pemda Flores Timur mengabaikan hak mereka, padahal telah bekerja menangani pasien Covid19 di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka.

“Mendesak Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo Segera memerintahkan Menkes menyelesaikan persoalan jasa covid-19 di RSUD dr. Hendrikus Fernandes Larantuka, Flores Timur, NTT. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk segera membayar jasa pelayanan Covid19 sebelum tanggal 15 Desember 2022. Jika tidak diselesaikan sebelum tanggal 15 Desember 2022, maka akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta. Dan juga akan menghentikan segala proses Pengklaiman pasien,” ungkap Koordinator Nakes, Blasius Sera Muda, Rabu, (30/11/2022).

Baca juga: Polemik Insentif Nakes, Gertak Nilai DPRD Flotim Tidak Cermat Bahas APBD Perubahan

Sementara salah seorang dokter peserta aksi mengaku capek berjuang, karena berulangkali melakukan audiensi dengan pemda dan DPRD. Namun hingga kini belum dibayarkan insentif nakes tahun 2022, sehingga mereka memberikan deadline.

“Kami datang kesini bukan untuk diskusi, kami sudah capek. Segala upaya telah kami lakukan. Jadi kami minta ketegasan dari DPRD Flotim atas hak kami ini” ujar dr. Fitri, salah seorang nakes.

Massa aksi kali ini merupakan gabungan aliansi nakes RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka dan Gerakan Rakyat Flores Timur dan Lembata (Gertak Florata). Selain mendatangi kantor bupati, massa juga mennggelas aksi bisu di halaman Kantor DPRD Flores Timur.

Penjabat Bupati Flores Timur Persilahkan Nakes Lapor KPK

Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi yang dihubungi Lintasnusanews.com melalui sambungan telepon, mempersilahkan para nakes tempuh proses hukum. Doris Rihi juga siap menghadapi proses hukum, jika para nakes melaporkan kasus ini ke KPK.

“”Itu lebih bagus, kita siap hadapi itu. Memang tidak ada yang harus dibayarkan mau bagaimana. Kan mereka sudah bertemu sampai di BPKP to, tidak ada yang pemda harus bayar. Insentif semua kan sudah diberikan juga. Pak kepala BPKP juga sudah memberikan arahan,” jelasnya.

Bupati mengaku telah berkonsultasi ke pemerintah provinsi NTT terkait polemik ini. Oleh karena itu, pemda berjalan sesuai arahan dan tidak menuruti kemauan para nakes.

“Namanya menurut mereka, bagaimana harus kita ikut semua. Tinggal saja, kalau semua sudah dikomunikasikan dan kebenaran itu sudah disampaikan sampai diatas dan arahan demikian, lalu kita mau taat yang mana. Tinggal kita uji saja di pengadilan kalau ada yang benar,” pungkasnya.

Dalam aksinya, massa menguraikan amanat Keputusan Menteri Keuangan, ada dana klaim pelayanan pasien Covid19 sebesar 40 persen di RSUD Larantuka. Dari 40 persen dana Rp14,1 miliar, terdapat Rp5,6 miliar merupakan hak nakes. (amb/edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya