oleh

Polemik Insentif Nakes, Gertak Nilai DPRD Flotim Tidak Cermat Bahas APBD Perubahan

 Larantuka, Lintasnusanews.com – Koordinator Umum Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Florata, Kanis Ratu Sore menilai DPRD Flores Timur NTT, lalai dalam pembahasan APBD perubahan terkait hak nakes. Hal ini disampaikannya saat mengawal aksi tenaga kesehatan (nakes) RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka, pada Rabu (30/11/2022).

“DPRD ini corong rakyat. Tetapi tidak tahu seperti meriam bambu. Ketika mereka teriak-teriak bahwa mereka membela nakes. Terbukti mereka tidak cermat dalam APBD perubahan,” ungkap Kanis Soge saat berorasi di halaman DPRD Flores Timur.

Menurut Kanis Soge, sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan, ada dana klaim pelayanan pasien Covid19 sebesar 40 persen di RSUD Larantuka. Dari 40 persen dana Rp14,1 miliar, terdapat Rp5,6 miliar merupakan hak nakes.

Kanis menegaskan, nakes sudah menjalankan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, dana Rp5,6 miliar harus dibayarkan kepada nakes yang ada di RSUD Larantuka.

Menurutnya, dari dana senilai Rp14,1 miliar itu, tidak dudukan di perubahan APBD 2022 Flores Timur. Kanis menduga, dengan tidak dibayarkannya hak nakes sebesar Rp 5,6 miliar tersebut, DPRD mendapatkan kecipratan dana sebesar Rp.2,4 miliar dalam bentuk perjalanan Dinas.

“Kau hanyalah penghianat rakyat. Ketika kau bilang bela rakyat, tetapi Rp14,1 miliar itu kau abaikan demi kepentinganmu sendiri,” tegas Kanis.

Penjabat Bupati Flores Timur Persilahkan Nakes Lapor KPK

Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi yang dihubungi Lintasnusanews.com melalui sambungan telepon, mempersilahkan para nakes tempuh proses hukum. Doris Rihi juga siap menghadapi proses hukum, jika para nakes melaporkan kasus ini ke KPK.

“”Itu lebih bagus, kita siap hadapi itu. Memang tidak ada yang harus dibayarkan mau bagaimana. Kan mereka sudah bertemu sampai di BPKP to, tidak ada yang pemda harus bayar. Insentif semua kan sudah diberikan juga. Pak kepala BPKP juga sudah memberikan arahan,” jelasnya.

Bupati mengaku telah berkonsultasi ke pemerintah provinsi NTT terkait polemik ini. Oleh karena itu, pemda berjalan sesuai arahan dan tidak menuruti kemauan para nakes.

“Namanya menurut mereka, bagaimana harus kita ikut semua. Tinggal saja, kalau semua sudah dikomunikasikan dan kebenaran itu sudah disampaikan sampai diatas dan arahan demikian, lalu kita mau taat yang mana. Tinggal kita uji saja di pengadilan kalau ada yang benar,” pungkasnya.

Dalam aksinya, massa menguraikan amanat Keputusan Menteri Keuangan, ada dana klaim pelayanan pasien Covid19 sebesar 40 persen di RSUD Larantuka. Dari 40 persen dana Rp14,1 miliar, terdapat Rp5,6 miliar merupakan hak nakes.

Oleh karena itu, para nakes memberikan tenggat waktu pembayaran hingga 15 Desember mendatang. Namun jika tidak dibayarkan, polemik hak klaim jasa pelayanan nakes ini akan dilaporkan ke KPK di Jakarta. (amb/edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 komentar

Berita Lainnya