oleh

Polemik Verifikasi Media, SMSI Bali Ingatkan Jangan Bunuh Media Online

Denpasar, Lintasnusanews.com – Polemik verifikasi media online oleh Dewan pers, ditanggapi serius oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali. Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja mengingatkan Dewan Pers agar tidak membunuh media online di daerah.

“Kebijakan yang menyangkut persyaratan verifikasi khususnya media online, seharusnya juga tidak serta merta menyulitkan pemilik maupun pengelola media online,” tegasnya, pada Selasa, (07/03/2023) di Denpasar.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Edo itu, menanggapi penjelasan Ketua Dewan Pers,  Ninik Rahayu terkait pendataan media. Dalam acara Rakernas SMSi di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (06/03/2023) lalu, Ninik mengaku sesuai isyarat undang-undang maka dilakukan pendataan bukan pendaftaran.

Menrutnya, kebijakan Dewan Pers untuk verifikasi, jangan sampai justru membunuh hak hidup media startup. Karena media online di daerah juga memiliki peran besar dalam sosialisasi program pemerintah saat pandemi Covid19 dalam Program Ubah Laku.

Oleh karena itu kata Edo, Dewan Pers konsisten melakukan fungsi sebagai pengawal kode etik dan seluruh ketentuan UU Pers.

“Tidak perlu mengatur sampai ke urusan rumah tangga media. Misalnya soal bukti transfer gaji, jumlah BPJS, dan lain sebagainya,” katanya.

SMSI Provinsi Bali juga meminta instansi pemerintah atau lembaga lain terkait kerjasama dengan media online, hendaknya memberikan syarat cukup berbadan hukum dan konten-konten yang dapat dipertanggungjawabkan.

SMSI Bali akan bersurat kepada seluruh pemerintah yang ada di Bali untuk menjelaskan terkait verifikasi media online.

“Kami akan berkirim surat kepada pemerintah tentang hal tersebut disertai roadshow audiensi,” jelasnya.

Dewa Pers Lakukan Pendataan Media Online, Bukan Pendaftaran

Untuk diketahui, dalam Rakernas SMSI Senin (06/03/2023) lalu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu memberikan dukungan penuh. Agar tujuan bermedia sampai mendorong pers yang lebih baik. Selain itu, menghasilkan keutuhan dalam bernegara, dan memperhatikan kebhinekaan.

“Undang-undang memandatkan pendataan, bukan pendaftaran. Bila perusahaan pers melakukan pendataan, maka kami wajib memverifikasi. Kalau tidak terdata tetap dilindungi sepanjang koridornya karya jurnalistik berkualitas,” jelas Ninik.

Sementara terkait kerja sama dengan pemerintah dan institusi swasta, menurutnya selama bersepakat, tidak bisa dilarang. Kerja sama antar para pihak dilindungi oleh undang-undang.

“Perjanjian kerja sama itu ranahnya perdata. Tidak bisa diatur di luar aturan yang telah ada. Sepanjang mereka bersepakat, silakan. Tapi kalau kami dimintai pendapat, maka kami anjurkan bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers,” ujar Ninik yang pernah menjabat Komisioner Komnas Perempuan itu. (edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya