Jakarta, Lintasnusanews.com -Pemerintah Indonesia mendorong toleransi global, karena perilaku diskriminasi dan intoleransi berbasis agama dan kepercayaan kerap terjadi di dunia. Oleh karena itu, setiap negara perlu memberikan perhatian serius karena sikap tercela ini jika dibiarkan hanya akan menghambat kemajuan sebuah negara.
“Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari adab manusia. Dan ia dapat dikalahkan,” ungkap Menteri Agama RI, KH. Yaqut Cholil Quomas di Jakarta, Kamis (24/08/2023).
Menurutnya, Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan budaya toleransi sehingga menjadi contoh toleransi global. Sekaligus mendorong setiap negara di dunia memandang United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 sebagai sebuah kebutuhan.
Oleh karena itu, forum internasional bertajuk Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 dan akan dilaksanakan di Hotel Borobudur pada tanggal 29-31 Agustus 2023 mendatang, perlu mendorong kesepakatan bersama negara lain.
Hal senada disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani. Jaleswari juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan yang pada intinya mengecam intoleransi secara global.
“Moderasi beragama dan penanggulangan praktik intoleransi harus terus didorong. Hal ini menjadi pesan utama yang akan disampaikan dalam JPD 2023. Pembahasan didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, Termasuk pandangan pemerintah,” tutur Jaleswari.
Indonesia Akan Calon Dewan HAM PBB 2024 – 2026
Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri ini nantinya akan berkontribusi pada upaya global Indonesia dalam memerangi intoleransi beragama, kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut ditegaskan Dirjen Informasi Diplomasi Publik Kemenlu, Dr. Teuku Faizasyah.
“JPD 2023 adalah forum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia. Muatan forum ini sejalan dengan pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB tahun 2024-2026. Dimana Indonesia akan menunjukkan berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi. Untuk dapat menjadi lesson learned bagi negara-negara sahabat,” ujar Teuku.
Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 sendiri meliputi 5 sesi dialog. Dalam dialog itu juga akan mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia.
Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Muhammadou MO Kah, juga para duta besar negara anggota dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan ini. Untuk menemukan kemungkinan kolaborasi dan rekomendasi dalam memerangi intoleransi di masa mendatang. (boy)
Komentar