oleh

5 Orang Oknum Imigrasi Bali Terjaring OTT

Denpasar, Lintasnusanews.com – Kejaksaan tinggi Bali menangkap 5 orang oknum imigrasi Bali di Bandara Internasional Ngurah Rai, Selasa (14/11/2023) malam. Mereka diduga menjual fasilitas fast track ke turis asing dengan hasil per bulan mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Bali, Putu Bagus Eka Sabana mengatakan, penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat. Diduga oknum petugas imigrasi yang bertugas di fasilitas fast track menjual layanan gratis yang diperuntukkan bagi kelompok prioritas seperti anjut usia, ibu hamil, ibu dengan bayi dan pekerja migran Indonesia.

“Berdasarkan hasil pengecekan langsung tersebut diperoleh fakta benar ada terjadinya praktek tersebut dengan nominal pungutan mencapai Rp. 100 – 200 juta per Bulan. Dari jumlah tersebut, telah berhasil diamankan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diduga merupakan keuntungan yang tidak sah yang diperoleh dari praktek-praktek tersebut,” ungkap Sabana dalam siaran pers, Rabu (15/11/2023) petang.

Lima orang oknum imigrasi tersebut kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Bali untuk dimintai keterangan. Selain itu, tim jaksa juga menyita rekaman CCTV di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali.

Sabana menegaskan, layanan fast track tidak dipungut biaya dan tidak masuk dalam daftar penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tujuan fast track juga memberikan pelayanan prima bagi para pelanggan atau pengguna jasa bandar udara.

Menurut Sabana, perbuatan oknum imigrasi ini mencoreng nama baik Indonesia, apalagi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pemerintah Indonesia tengah mendorong iklim investasi di tanag air, namun ulah oknum ini merusak citra.

“Pemerintah mendorong iklim investasi di tanah air. Praktek yang terjadi di bandar udara internasional sebagai etalase tanah air ini tentu dirasakan dapat merusak citra Indonesia,” ujar Sabana.

Kegiatan pengawasan dan penangkapan oleh Kejati Bali ini kata Sabana, sebagai upaya menciptakan sistem pelayanan publik yang berlandasarkan prinsip perlakuan dan kesempatan yang adil. Juga sebagai pondasi mendasar dalam reformasi birokrasi di tanah air. (edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 komentar

Berita Lainnya