oleh

Temui Bupati Sikka, FPPHAS Beberkan Data Kekerasan Terhadap Anak

Maumere, lNN –  Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam  Forum Peduli Pemenuhan Hak Anak Sikka (FPPHAS), Kabupaten Sikka, NTT, melaporkan data kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Sikka kepada Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo. Para aktifis LSM berharap, Pemerintah Kabupaten Sikka turut menjamin perlindungan anak yang berhak atas kelangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang, serta rasa aman.

“Sesuai perintah UUD 1945 pasal 28 ayat 1, secara tegas mengatakan bahwa  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Karena itu setiap anak berhak mendapatkan rasa nyaman dan bebas dari kekerasan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat,” papar salah aktifis LSM Wahana Visi Indonesia (WVI) Papar Jhoni Noya, Jumat (16/08/2019) di Maumere.

Menurut Jhoni, sepanjang  tahun 2018, telah terjadi 18 kasus kekerasan seksual sementara pada periode  Juni  hingga Juli 2019  telah terjadi 13 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu berarti kata dia  dalam sebulan telah terjadi dua kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi dikabupaten Sikka, selama tahun 2018 telah terjadi 18 kasus  sementara periode Juni hingga Juli tahun 2019 kekerasan seksual terhadap anak mencapai 13 kasus,”ungkap Jhoni.

Jhoni mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2002, tentang Kabupaten Layak Anak , maka setiap elemen dikabupaten Sikka baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, wajib  mengupayakan kondisi yang aman  dan baik bagi tumbuh kembang anak di kabupaten Sikka. Sebab berdasarkan catatan LSM di Sikka, jumlah kasus kekerasan terhadap anak berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis dan perlakuan yang salah, mengalami  peningkatan signifikan.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo Idong, berdialog dengan FPPHAS di ruangan kerjanya, Jumat (16/08/2019). Foto: lintasnusanews.com/ Iqbal

Sementara, Lentje Pela Padi Heri dari Konsorsium Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat Flores (KLPAMF) mengatakan, kekerasan fisik dan perlakuan yang salah juga sering terjadi  di sekolah yang dilakukan oleh guru diruang lingkup sekolah.

“Bentuk dan modus kekerasan terhadap anak semakin berfariasi, contohnya kekerasan yang dilakukan oleh tukang ojek terhadap  anak, yang hingga saat ini  penanganannya  belum  sistematis, menyeluruh serta mampu memberikan efek jera bagi pelaku,” jelas Lentje.

Salah seorang aktifis LSM lainnya, Elyas Rakimon Keu dari SOS mengatakan, aparat penegak hukum harus bekerja secara professional untuk menuntaskan kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi sehingga tidak ada lagi pelaku yang berstatus DPO. Pemerintah daerah juga  harus mengambil peran koordinatif yang konkrit dan startegis, untuk membangun sinergitas atas lembaga, baik pemerintah maupun swasta termasuk LSM.

“Kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk proaktif melakukan upaya pencegahan  dan meniadakan prilaku imunitas bagi para predator kekerasan  terhadap anak, dengan membangun system perlindungan anak berbasis masyarakat dan melalporkan setiap kekerasan terhadap anak kepada pihak berwajib.” jelas Elyas, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Maria Bernadina Benu Sada.

FPPHAS beraharap, Pemerintah dan DPRD, harus mampu menghapus kekerasan terhadap anak dan harus  menjadi isu prioritas  dikabupaten Sikka  terkait regulasi program dan anggaran. Selain itu, pihak swasta atau dunia usaha agar berkontribusi  dan bersinergi dalam upaya pemenuhan hak anak.

Menanggapi pernyataan sikap FPPHAS, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo Idong mengaku akan mendukung penuh semangat FPPHAS dalam upaya perlindungan terhadap anak. Karena itu  Roby berharap agar terus membangun jaringan untuk  mengentaskan kekerasan terhadap anak  dikabupaten Sikka,

“Saya mendukung, teruskan membangun jaringan untuk bahu membahu mengentaskan kekerasan terhadap anak di kabupaten Sikka. Pemerintah akan memperioritaskan hal ini,” ujar Bupati. (Iqbal)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya