oleh

Wabup Flotim Minta Bank Permudah Syarat Kredit Usaha Ekonomi Rakyat.

Larantuka, Lintasnusanews.com – Menanggapi keluhan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku perbankan terkait banyaknya koperasi harian yang di anggap membebani masyarakat, Wakil Bupati Flores Timur NTT, Agustinus Payong Boli meminta managemen perbankan permudah syarat-syarat kredit. Agus juga meminta Bank turut serta membina kredit usaha ekonomi mikro masyarakat, agar usaha masyarakat berhasil dan mampu kembalikan kredit setiap bulannya.

“Hampir setiap hari di lapangan saya menemukan Fenomena unik, masyarakat lebih percaya pinjam di koperasi harian ketimbang perbankan yang rumit dan terlalu formil pelayanan kepada masyarakat. Misalkan pinjam mesti harus ada jaminan SK, Sertikat tanah, jaminan usaha sudah sedang berjalan dan surat-surat berharga lainnya. Nah masyarakat baru mau berencana usaha lalu disuruh tunjuk terdahulu usaha yang lagi berjalan kan tidak mungkin itu terjadi,” ungkap Agus Boli kepada Lintasnusanews.com, Senin (03/02/2020) siang.

Agus memaparkan, berdasarkan pantauannya, koperasi harian dipermudah syarat pinjamannya dan kredit diberikan atas dasar kepercayaan para pihak pemberi pinjaman. Kondisi ini tanpa disadari masyarakat bahwa bunga koperasi harian lebih tinggi.

“Ada masyarakat yang mungkin hanya butuh Rp.1 Juta misalkan untuk beli bawang dan menjualnya di pasar, ini kan sulit lewat perbankan. Tapi lewat koperasi harian mudah diperoleh. Masyarakat juga merasa nyaman karena pelayanan tagihan dimana saja bisa, tidak harus mereka ke kantor. Jadi pihak management perbankan mesti bisa mengkolaborasi management antara formil perbankan dan non formil koperasi supaya masayarakat tertarik ke perbankan. Jadi silakan bersaing model pendekatan pelayanannya.” ujar Agus.

Agus menjelaskan, Pemerintah hanya bisa mengontrol suku bunga bank sesuai aturan Bank Indonesia, namun tidak bisa mengontol koperasi harian. Karena itu pihaknya meminta perbankan turut mempermudah proses kredit dan ikut membina usaha ekonomi mikro yang diberikan pinjaman.

“Soal kecendrungan masyarakat lebih ke koperasi harian ya itu kan haknya mereka karena di sana terjadi perikatan perdata para pihak. Pemerintah hanya bisa kontrol suku bunga sesuai ketentuan Bank Indonesia agar para pihak saling melayani dan mendukung kemajuan usahanya.Sudah saatnya managemen perbankan itu merakayat, sehingga ekonomi rakyat benar-benar tumbuh mandiri untuk kesejateraan rakyat,” pungkas Agus. (Boy/Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya