Jakarta, Lintasnusanews.com – Pemerintah kembali membuka ibadah umroh ke tanah suci pada Sabtu (08/01/2022) lalu, setelah tertunda pada Desember 2021 lalu karena mencegah masuknya varian Omicron. Menyikapi hal ini, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong pendisiplinan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) termasuk jemaah umroh.
“Intinya kalau orang di karantina 7 hari maka probability muncul transmisi lokal cuma 0,01 atau 1 persen. Jadi kuncinya ada pada disiplin pelaksanaan. Baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat yang menjalani karantina,” ungkap Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomokata di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/01/2022).
Abraham menegaskan, peluang penularan atau transmisi lokal COVID19 varian Omicron dari pelaku perjalanan Ibadah Umroh bisa diperkecil. Oleh karena itu, pelaksanaan karantina nantinya dijalankan dengan disiplin dan sesuai protokol.
Menurut Abraham, pemerintah memastikan karantina dan isolasi dilaksanakan dengan kepatuhan maksimal. Selain itu, meningkatkan tracing dan memberlakukan protokol kesehatan ketat pascakarantina.
“KSP akan melakukan monitoring lapangan memastikan apakah semuanya berjalan sesuai arahan presiden,” ujarnya.
Pemerintah juga sudah memaksimalkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan kasus Omicron. Mulai dari penambahan kapasitas karantina terpusat, pendistribusian obat ke 34 provinsi, hingga penambahan kuota oksigen.
“Oksigen per minggu ini sudah top up persediaan hingga 80 persen, naik dari sebelumnya yang hanya 50-60 persen. Para Nakes di setiap daerah juga sudah siap kembali di lapangan menghadapi Omicron,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 7 Januari 2022, tercatat 318 kasus Covid19 varian Omicron di Indonesia. Jumlah kasus ini, 295 diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang baru pulang ke Indonesia. Sementara 23 kasus lainnya merupakan transmisi atau penularan lokal, di mana pasiennya tak melakukan perjalanan ke luar negeri. (rls/boy)
Komentar