oleh

Sidang Dugaan Korupsi Dana LPD Ped Nusa Penida, Jaksa Hadirkan 2 Saksi Ahli

Denpasar, Lintasnusanews.com – Pengadilan Tipikor Denpasar Bali, kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped, Nusa Penida Bali, Kamis (27/1/2022). Perkara yang menjerat dua orang terdakwa yakni IMS (terdakwa 1) dan IKS (terdakwa 2) itu, Jaksa Penutut Umum (JPU) hadirkan dua saksi ahli.

Sidang dipimpin Hakim Ketua, Heriyanti didampingi hakim anggota Soebekti dan 2 Nelson itu memeriksa keterangan saksi ahli dari Kantor Inspektorat dan LPLPD Provinsi Bali. Ahli dari Inspektorat ini menerangkan bahwa ada kerugian negara dalam perkara tersebut sebesar Rp4,4 miliar lebih.

Sumber kerugiannya terdiri dari penyalahgunaan dana LPD Ped pada belanja outbound, penyelewengan/ penyalahgunaan dana LPD Ped pada belanja Tirta Yatra.

Penyelewengan dana LPD Ped pada belanja pesangon pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Sementara penyalahgunaan dana LPD Ped pada belanja promosi tahun 2020.

Penyalahgunaan dana LPD Ped pada belanja tunjangan kesehatan tahun 2018-2020. Selain itu, penyalahgunaan dana LPD Ped pada belanja komisi tabungan /deposit tahun 2017 sampai tahun 2020.

“Dan penyelewengan dana LPD Ped atas pelunasan pinjaman oleh tiga belas debitur LPD Ped tahun 2019,” kata Kasi Intel Kejari Klungkung, Erfandy Kurnia Rachman.

Sementara Ahli dari LPLPD Provinsi Bali juga menerangkan bahwa pemberian uang pesangon/dana pensiun tidak seharusnya diberikan oleh pengurus atau karyawan LPD yang masih aktif. Seharusnya uang pesangon/pensiun diberikan kepada karyawan yang sudah tidak aktif.

Kemudian pencarian dana outbond dan tirta yatra yang sudah dibayarkan seharusnya tidak boleh dicairkan lagi. Sehingga mencegah terjadinya double anggaran.

Selanjutnya, terhadap pemberian biaya tunjangan kesehatan tidak boleh diberikan setiap bulannya. Namun diberikan secara insidentil ketika karyawan yang bersangkutan sakit atau rawat inap.

“Ahli juga mengatakan bahwa untuk penetapan suku bunga kredit 1 pesen untuk karyawan LPD dibenarkan apabila dalam penetepan itu disetujui hasil rapat paruman desa,” jelas Kasi Intel.

Dugaan Korupsi LPD Ped Nuda Penida Dilaporkan Februari 2021

Dijelaskan, dugaan tindak pidana korupsi dana LPD Ped Nusa Penida, Kabupaten Klungkung berawal dari laporan Masyarakat. Laporan ini diterima oleh Kejari Klungkung pada bulan Februari 2021 lalu.

Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung menerbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen (Penyelidikan) Nomor : Sp.ops02/N.1.12/Dek.1/02/2021 Tanggal 04 Februari 2021.

Kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Sprint Dik Umum Nomor : 01/N.1.12/Fd.1/10/2021 tanggal 26 Maret 2021.

Setelah penyelidikan dan pemeriksaan saksi, Kejari Klungkung kemudian mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka 1. Hal ini dibuktikan dengan surat Nomor : PRINT- 667/N.1.12/Fd.1/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Sementara Surat Penetapan Tersangka 2 Nomor : PRINT- 669/N.1.12/Fd.1/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Potensi kerugian sebesar Rp 4,4 miliar lebih berdasarkan laporan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Klungkung.

“Sidang tindak pidana korupsi akan dilanjutkan pada, Kamis (3/2/2022) dengan agenda pemeriksaan terdakwa,” ucap Kasi Intel Kejaksaan Negeri Klungkung. (awd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya