oleh

Tanah Eks HGU di Sikka yang Jadi Polemik, Diduga Berasal dari Tanah Rampokan Hindia Belanda.

Maumere, Lintasnusanews.com – Konsultan hukum masyarakat adat Tana Ai Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut, Jhon Bala, SH menegaskan, tanah eks HGU yang jadi polemik, berawal dari hasil perampokan Hindia Belanda.

Polemik dan protes keras warga masyarakat adat di Sikka NTT beberapa waktu lalu, memiliki bukti-bukti hak adat di atas tanah negara bekas HGU. Menurut Jhon, cerita sejarah penguasaan secara turun-temurun, cerita sejarah perlawanan, tanda batas wilayah, situs budaya, dan tempat-tempat yang dikeramatkan di atas tanah tersebut.

“Keterkaitan masyarakat adat dengan tanah negara bekas HGU tersebut adalah hubungan sejarah asal-usulnya. Kalau masyarakat adat menyebutkan tanah negara bekas HGU itu sebagai tanah adat. Walaupun saat ini telah menjadi tanah negara bekas HGU. Tapi awalnya berasal dari keturunan mereka,” jelas Jhon Bali pada Rabu (16/2/2022) di Maumere.

Jhon menjelaskan, menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai subyek hukum adalah masyarakat adat  Tana Ai Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut, tidak pernah ada atau belum lahir. Sementara obyek hukum disebut  tanah ulayat atau tanah adat tidak diakui oleh negara merupakan penghinaan terhadap fakta sosial budaya tentang keberadaan masyarakat adat, tentang asal usul dan pengakuan dalam konstitusi negara.

“Hasil analisis yuridis menyimpulkan antara lain: Pemerintah Kabupaten Sikka belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat. Sehingga secara hukum kedua masyarakat adat yang mengklaim belum diakui keberadaannya. Ini adalah “kecelakaan logika atau logika sesat konstitusional yang akut,” jelasnya.

Jhon Bala mengatakan, pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat, tertuang dalam UUD 1945. Peraturan setingkat undang-undang (UU) ataupun di bawah UU seperti: Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah adalah perintah implemnatasi dari UUD 1945.

“Jangan menggunakan logika “jungkir balik”. Seolah-olah Peraturan daerah dapat membatalkan UUD 1945,” ujarnya.

Penundaan Pembaruan Ijin Tanah Eks HGU Sebagai Bentuk Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat

Menurut Jhon Bala, masyarakat adat Tana Ai Suku Soge-Natarmage dan Suku Goban-Runut sebagai warga negara berdasarkan hak asal-usulnya memiliki kesempatan untuk memperoleh tanah negara eks HGU. Lanjut Jhon, tanah tersebut sebelumnya adalah milik nenek moyangnya. Hal ini dapat dilakukan melalui format Reforma Agraria.

“Kata “dapat” dalam rumusan kalimat hukum pada pasal 55 ayat (3) tersebut  bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperative (harus). Jadi antara kepentingan masyarakat adat Suku Soge-Natarmage dan Suku Goban-Runut dengan PT. Krisrama statusnya sama. Tidak ada yang harus diprioritaskan mendahului yang lain dalam hal waktu penetapan hak,” tandasnya.

Lanjut Jhon, wajar jika masyarakat adat menolak ide pemerintah daerah untuk pembagian tanah negara bekas HGU hanya 2 blok yakni blok HGU dan blok pemerintah, menurutnya cukup beralasan. Karena dimungkinkan untuk dilakukan distribusi sekaligus dengan luasan masing-masing. Yaitu blok HGU, blok masyarakat adat, blok konservasi dan blok tanah cadangan negara.

Jhon menuturkan, PT. Krisrama mengaku bahwa salah satu alasan penundaan pengurusan ijin pembaruan HGU karena adanya protes dan keberataan dari masyarakat kedua suku. Dengan demikian, ATR/BPN menunda karena menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai warga negara yang sama haknya di hadapan hukum.

“Dalam keseluruhan proses penyelesaian pada tahap satu ini, tampak bahwa pemerintah demikian akrab dan memberikan perlindungan kepada PT. Krisrama. Ketimbang netral menyelesaiakan masalah,” pungkasnya. (rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya