oleh

Kepala Staf Presiden : Pelayanan Kesehatan Prajurit TNI Polri Harus Maksimal

Jakarta, Lintasnusanews.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan Asosiasi Rumah Sakit TNI – Polri agar memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada prajurit. Hal ini disampaikan Moledoko saat bertemu pengurus asosiasi di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (18/04/2022).

“Saya tidak ingin pelayanan rumah sakit ke prajurit tidak maksimal. Jangan biarkan prajurit merasa sendirian. Kami siap membantu mengurai permasalahan layanan kesehatan di rumah sakit TNI-Polri,” tegasnya.

Moeldoko juga mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait pelayanan kesehatan. Diantaranya soal pemutusan kerjasama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TNI dengan BPJS di beberapa daerah.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri, Letnan Jenderal TNI dr. A Budi Sulistya menyebut, ada 28 FKTP TNI terancam diputus kerjasama dengan BPJS. Karena permasalahan Surat Ijin Operasional (SIO) klinik FKTP, dan Surat Izin Praktik (SIP) dokter.

“Imbasnya Faskes tidak bisa melayani BPJS. Dan terpaksa harus dipindah ke faskes lain. TNI tidak ada faskes yang sama dalam satu wilayah, seperti kabupaten/kota,” ungkap dr. Budi.

Budi juga menuturkan, rumah sakit TNI-Polri saat ini juga menghadapi kendala pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) faskes TNI. Menurutnya, total dana PNBP yang tidak bisa ditarik karena tertolak oleh aplikasi penarikan di KPPN, yakni sebanyak Rp 705 miliar lebih.

“Padahal kegiatan pelayanan sudah dilakukan. Jadi kami (RS TNI-Polri) harus menanggung selisih pembayaran untuk operasional. Seperti pembayaran nakes-nakes tamu,” ujarnya.

Budi menilai, perlu ada diskresi penerapan Permenkeu 110/2021 agar pelayanan kesehatan prajurit TNI Polri bisa maksimal. Menurutnya, PKM tersebut sebaiknya diberlakukan tidak mempengaruhi aplikasi penarikan di KPPN.

“Sehingga dana PNBP yang sudah masuk di KPPN dapat ditarik lagi oleh faskes TNI,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan Kelas Rawat Inap Standarisasi (Kris) dinilai akan sulit diberlakukan di rumah sakit TNI-Polri. Kendalanya, hirarki kepangkatan, tingkatan rumah sakit, hingga keterbatasan dana renovasi atau pembangunan RS.

”Jika ada standarisasi soal tempat rawat inap misalnya, berarti akan ada perubahan ruangan dan ini butuh biaya untuk renovasinya,” pungkasnya. (boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya