oleh

6000 Pekerja di Sikka Belum Mengikuti Program  BPJS Ketenagakerjaan

Maumere, LNN – 6000 tenaga kerja dari 10.000 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sikka, NTT, belum mengikuti program Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan. Kepala BPJS kabupaten  Sikka Hendrik Weki mengaku, dari total 700 perusahaan yang berbadan hukum baru, tercatat hanya 400 perusahaan yang mengikuti program BPJS.

“Kami akan melakukan sosialisasi bagi perusahaan yang belum mengikuti BPJS, Hal ini wajib dilakukan  untuk melindungi para pekerja, seperti kecelakaan kerja.”ungkap Kepala BPJS kabupaten  Sikka Hendrik Weki, saat rapat koordinasi lintas sector BPJS di Hotel Go Maumere, Senin (12/08/2019).

Hendrik mengaku, BPJS bekerja sama dengan pihak kejaksaan setempat serta istansi terkait lainnya, terus melakukan sosialisasi kepada setiap perusahan yang ada di kabupaten Sikka. Menurut Hendrik,  perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya  untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan agar para pekerja dilindungi.

Berdasarkan data BPJS Kabupaten Sikka, hingga saat ini  baru 40 % yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program BPJS, termasuk para pekerja honorer di instasi. Karena itu Hendrik berharap, pemerintah harus pro aktif mendorong dan mendukung  untuk segera mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS.

“Masih banyak tenaga honorer pada instasi pemerintah, seperti rumah sakit dan instansi lainnya yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.  Kami berharap pemerinta mendukung penuh untuk segera mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS.” harap Hendrik.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Maumere, Azman Tanjung. Azman mengatakan, Setiap perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS sebagai wadah untuk melindungi tenaga kerjanya. Menurut Azman,  sanksi hukum  bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS, maka perusahaannya tidak akan diakomodir oleh dinas perijinan setempat.

“Perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya  menjadi peserta BPJS,   jika tidak didaftar, maka perusahaannya akan tidak diakomodir oleh dinas perijinan. Oleh karena itu kami akan melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan di Maumere.” jelas Azman, usai mengikuti rapat koordinasi lintas sector BPJS di hotel Go Maumere.

Sosialisasi yang dilakukan kata Azaman bertujuan untuk melindungi para pekerja  pada setiap perusahaan.  Azman mencontohkan, jika kecelakaan kerja diamalmi peserta BPJS, maka tunjangan keselamatan kerja akan dilayani oleh pihak BPJS bagi setiap pekerja yang mengalami musibah.

“Sosialisasi  bertujuan  untuk melindungi para pekerja pada masing masing perusahaan, apabila terjadi musibah saat kerja. Kami akan terus memback up intansi terkait seperti perijinan dan BPJS.” jelas Azman.

Sementara itu kepala BPJS propinsi NTT, Rita Damayati menjelaskan, perlindungan terhadap para pekerja bukan hanya pada pihak perusahaan tetapi juga pada tempat-tempat ibadah.

“Perlindungan pekerja bukan semata pada pihak perusahaan atau intansi pemerintah, tetapi juga pada tempat tempat ibadah  untuk semua agama. Hal ini penting dilakukan agar para pekerja sendiri dilindungi.” papar Rita. (Iqbal)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya