Nelayan Pole and Line Flotim Minta Pemerintah Tambah Investor Ikan

Larantuka, LNN – Nelayan Kabupaten Flores Timur, NTT meminta pemerintah daerah menambah investor di bidang pengelolaan ikan Tuna dan Cakalang. Hal ini disampaikan nelayan menanggapi pidato Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon, saat upacara HUT RI ke-74 di Lapangan Bola Kaki Ile Mandiri, Larantuka, Sabtu (17/08/2019) lalu.

“Kami minta Bupati Anton Hadjon, Gubernur Viktor Laiskodat, Menteri Susi Pudjiastuti dan Presiden Jokowi, tolong buka ruang bagi para investor pengelolaan ikan masuk ke Flotim. Soalnya, Kami mengalami kesulitan menjual ikan saat musim panen,” ungkap Benediktus Bendilo Diaz, salah seorang nelayan Pole and Line warga Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Larantuka.

Menurut Benediktus, selama ini para nelayan hanya mengandalkan penjualan hasil tangkap ke PT.Okisihn dan PT. Prima, yang menurut para nelayan kedua perusahaan ini memiliki kemampuan daya beli yang terbatas. Saat musim panen semester pertama pada bulan Maret hingga Mei dan musim panen semester kedua bulan September hingga November, para nelayan terkendala harga jual yang sering berubah.

“Belum lagi dengan harga yang sangat fluktuatif dan merugikan kami nelayan pada saat ikan lagi panen,” tambah Bendeiktur di Larantuka.

Sebelumnya, dalam sambutan Bupati Flores Timur menyentil soal program di sektor kelautan dan perikanan, yakni program pengembangan perikanan tangkap dan pengadaan sarana dan prasarana tangkap bagi nelayan. Dijelaskan, selama tahun 2018 sudah didatangkan 13 unit kapal kecil berkapasitas 2 Gross Ton (GT), 12 unit perahu motor fiber glass mesin ketinting, 7 unit kapal motor fiber glass 1 GT, 100 piece gilinet monofiloment, 33 Kilogram tali rumpon dan 67 unit coll box ukuran 75 liter.

Meski demikian, menurut Benediktus, program ini dimata nelayan Pole and Line belum sepenunnya menyentuh kebutuhan para nelayan. Diakuinya, saat ini harga ikan sedang anjlok dari harga sebelumnya Rp.16.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp.12.000 per kilogram, sehingga membuat pihaknya enggan melaut.

Benediktus meminta Bupati Anton Hadjon dan Wakil Bupati, Agus Payong Boli serta lembaga DPRD agar mengecek kondisi kebutuhan nelayan di lapangan. Hal ini dimungkinkan untuk merancang program tepat sasaran dan memehuni kebutuha para nelayan.

“Termasuk Anggota DPRD Flotim bisa turun cek di PT, Okshin dan Prima, supaya bisa temukan solusi bantu nelayan di Flotim,” harapnya.

Beneditus menuturkan, menuturkan, sejumlah nelayan enggan melaut karena beban operasionalnya sangat tinggi. Hal ini tidak berbading seimbang dengan harga jual ikan hasil tangkapan mereka yang sedang anjlok.

“Bayangkan, satu hari jalan minimal anggarannya Rp.9 juta. Apalagi dengan cuaca ekstrim seperti bulan Juni-Juli-Agustus, tentu akan merugikan kami kalau hasil tangkapan berkurang. Iya, paling tinggi 1,4 ton per kapal. Dan ini, palingan hanya untuk tutup biaya operasional, kalau harganya turun ke Rp.12.000 per kilogram. Bahkan ada juga turun ke harga Rp.9.000 per kilogram,” paparnya.

Benediktus mengaku, khsusus nelayan tangkap dengan kapal pole and line, tidak membutuhkan penambahan armada namun solusi pasar dengan harga yang stabil.

“Khusus Pole and Line, kami tidak butuh tambahan armada lagi di Flotim. Yang kami butuh adalah penambahan investor, supaya bisa mampu menampung semua hasil tangkapan saat musim panen tiba yakni bulan Maret-April-Mei dan September-Oktober November,” ujar Benediktus.

Beneditus juga mengapresiasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang memerintahkan untuk memotong semua tali rumpon di wilayah perairan Laut Sawu. Kebijakan Susi ini telah banyak mendatangkan manfaat besar bagi nelayan Pole and Line di Flotim.

“Kami bangga dengan Menteri Susi. Sebab dijamannya, kami sudah bisa tangkap ikan Tuna dan Cakalang pada radius 20-30 mil, dengan rata-rata 2,5 ton per kapal. Dan, ini sangat membantu,” katanya.

Benedikturs berharap, adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, investor dan nelayan untuk meningkatkan nilai jual ikan Tuna dan Cakalang hasil tangkapan nelayan Flotim. Juga termasuk masalah pembayaran pajak dan pengurusan sejumlah dokumen seperti Surat Penangkapan Ikan, Surat Layak Operasi dan Biaya Sertifikat Kesempurnaan yang masih menjadi beban nelayan akibat birokrasi yang masih panjang.

“Pengurusan dokumen SPI dan SLO di Kantor Syahbandar Larantuka, masih harus melalui agen dan dikenakan biaya. Kemudian, setiap 3 bulan sekali biaya sertifikat kesempurnaan harus bayar di Kantor Syahbandar Maumere. Ini hal-hal yang masih membebankan kami. Kami minta pemerintah bisa bantu mempermudah birokrasinya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Syahbandar Larantuka dan investor terkait di Kabupaten Flores Timur seperti PT. Okishin dan PT. Prima, belum sempat dikonfirmasi. (Ola)