oleh

KUD Mino Saroyo Cilacap Layak Jadi Model Program Korporasi Petani Nelayan

Cilacap, Lintasnusanews.com – KUD Mino Saroyo Cilacap Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu pilot project sekaligus role model program korporasi petani nelayan tahun 2021 lalu. Koperasi yang berdiri pada 1942 ini, dinilai telah berhasil mengembangkan usahanya melalui unit-unit bisnis dan mensejahterakan nelayan.

Saat ini, tercatat ada 8.441 nelayan yang terdaftar sebagai anggota KUD Mino Saroyo. Mereka terbagi dalam 8 kelompok.

Dalam rangka pembentukan 500 koperasi modern pada tahun 2024 mendatang, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian terkait, monitoring dan verifikasi lapangan ke KUD Mino Saroyo di Cilacap Jawa Tengah, Sabtu (23/04/2022).

Ketua KUD Mina Saroyo Cilacap Untung Jayanto mengatakan, koperasi saat ini mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Cilacap. Salah satunya TPI Higienis PPS. Komoditas utamanya, ikan tuna, cakalang, udang, dan layur

Untung mengungkapkan, volume produksi pada 2021 mencapai 17.900 ton, dengan perputaran uang mencapai Rp 76 miliar.

“Dengan potensi ini, ke depan kami ingin bisa mengekspor sendiri. Tapi kami butuh dukungan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya,” kata Untung.

Deputi III KSP, Panutan Sulendrakusuma mengatakan, Presiden Joko Widodo komitmen mensejahterakan petani nelayan, melalui program korporasi. Oleh karena itu, akan ada modernisasi kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, pemotongan rantai pasok. Dan peningkatan akses pasar produk pertanian dan perikanan.

“Pemerintah pasti akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan di sini (KUD Mino Saroyo). Karena bapak Presiden juga sudah menekankan agar korporasi petani nelayan ini berjalan optimal,” jelas Panutan.

Menurutnya, model bisnis KUD Mino Saroyo sudah terkordinasi dengan baik dari hulu ke hilir. KUD mino Saroyo dapat menjadi contoh bagi korporasi nelayan yang lainnya dalam menciptakan ekosistem dan pengembangan usaha.

“Dan yang tak kalah pentingnya harus mengakomodir kebutuhan nelayan dan memperhatikan kesejahteraannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menetapkan korporasi petani nelayan sebagai salah satu dari 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya