oleh

Kuasa Hukum Kasus Reklamasi Pantai Melasti Pertanyakan Niat Oknum Polisi

Denpasar, Lintasnusanews.com – Kuasa hukum salah satu tersangka kasus reklamasi Pantai Melasti, I Nyoman Budi Adnyana mempertanyakan niat oknum perwira Polda Bali yang ingin bertemu empat mata dengan Made Sukalama. Sukalama juga mulai menguak adanya dugaan polisi meminta dirinya menjual lahan tersebut saat di ruang penyidikan.

Kepada awak media, Budi Adnyana yang juga Ketua DPC Peradi Denpasar mengatakan, Made Sukalama selaku Direktur Utama PT Tebing Mas Estate ternyata diperlakukan tak wajar. Menurutnya, kejanggalan itu terjadi ketika Made Sukalama dipanggil dan memberikan keterangan sebagai saksi.

Sebelumnya dalam surat Made Sukalama itu menyebut seorang oknum perwira di Polda Bali meminta waktu untuk ketemu secara empat mata, Permintaan bertemu itu pun tanpa melibatkan tim penasihat hukum yang saat itu ada di rungan penyidi Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali.

“Ini sangat aneh. Terkesan mendiskriminasi tim penasihat hukum. Seorang perwira pangkat AKBP, Witaya tidak mengizinkan tim penasihat hukum untuk ikut,” ungkap Budi.

Budi menjelaskan, perwira tersebut tidak mengikutsertakan tim kuasa hukum dalam pertemuan oknum polisi dengan Made Sukalama. Usai berbicara empat mata, Made Sukalama menyampaikan kepada tum penasihat hukum bahwa AKBP Witaya membahas terkait tanah milik PT TME.

“Dia (Witaya) ngomong mengenai Rp 80 miliar. Dia juga mempertanyakan apakah mau dijual lahan seharga 80 miliar,” ungkap Budi.

Sementara di sisi lain, seorang penyidik juga menyampaikan kepada tim kuasa hukum (Budi Adnyana) bahwa AKBP Witaya ingin bertemu empat mata dengan salah seorang pemegang saham. Namun permintaan bertemu itu ditolak pemegang saham usai pemeriksaan.

Oknum Perwira Polda Bali Sempat Minta Bertemu Empat Mata dengan Made Sukalama

Pemegang saham meminta kepada kuasa hukum agar mewakilinya dalam pertemuan dengan AKBP Witaya. Anehnya, AKBP Witaya justru menolak untuk bertemu. Hingga akhirnya Budi Adnyana menyampaikan, pemegang saham mau bertemu bertemu dengan AKBP Witaya apabila didampingi olehnya namun ditolak.

“Hal ini tentu sangat aneh. Kami pengacara. Juga merupakan aparat penegak hukum sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” katanya.

Budi menegaskan, sebagai Wakil Sekjen DPN Peradi Pusat dan juga Ketua DPC Peradi Denpasar, sangat paham dan mengerti akan hak mendampingi setiap klien. Dalam keseluruhan proses hukum baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai bersidang di pengadilan.

“Apa yang dialami oleh klien kami, ini tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apa maksud dari AKBP Witaya dengan berperilaku seperti itu,”ujarnya.

Sebelumnya Made Sukalama bersurat dan meminta perlindungan hukum kepada Menko Polhukam Mahfud MD,  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisi III DPR RI dan Kompolnas. Surat tersebut tekait dugaan diskriminasi yang terjadi dalam proses penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/338/VI/2022/SPKT/POLDA BALI.

“Tindakan Kasubdit II ini menimbulkan dugaan adanya tindakan diskriminatif. Bukan saja terhadap klien kami, termasuk juga pada kami pengacara yang dilindungi dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” tandas Budi Adnyana.

Budi mempertanyakan niat oknum perwira yang ingin bertemu empat mata tanpa didampingi kuasa hkum. Padahal dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapan tersangka, pihaknya telah melampirkan berbagai bukti-bukti yang telah mendapatkan tanda terima sah dari penyidik untuk disita.

“Klien saya merasa diperlakukan secara tidak adil. Hal ini menurut saya menjadi hal yang harus kita renungkan bersama kenapa Made Sukalama membuat surat seperti itu,” pungkasnya.

Sementara itu, AKBP I Made Witaya selaku Kasubdit II Ditreskrimum Polda Bali ketika dikonfirmasi via telepon, enggan menanggapi karena sedang tugas ke Jakarta.

“Ya, Senin atau Selasa, saya akan laporkan ke Pak Dir, pun Kabis Humas juga ada, biar satu pintu,” jawabnya singkat. (edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya