oleh

Buntut Dugaan Pemerasan 1,8 Miliar, 2 Perwira Polda Bali Diperiksa Propam

Denpasar, Lintasnusanews.com – Menyusul dugaan pemerasan Direktur galian C PT Sancaka Mitra Jaya bernama Leviana Adriningtyas usia 26 sebanyak Rp 1,8 miliar, dua orang perwira Polda Bali diperiksa Propam. Dua orang perwira tersebut bertugas di Direktorat Reskrimsus berinisial Kompol H dan AKBP U.

Kepala Bidamg Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, berita Oknum Polda Bali diduga Peras wanita pengusaha galian c ilegal Rp 1,8 M itu belum bisa dibuktikan. Namun kedua oknum perwira tersebut telah di periksa Propam Polda Bali terkait dari Leviana Adriningtyas.

“Bid Propam Polda Bali langsung merespon laporan. Pengembangan sementara, Leviana Adriningtyas dan orang tuanya belum busa membuktikan. Anggota yang di tuduh peras, telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor,” jelas Jansen.

Menurut mantan Kapolresta Denpasar itu, hasil pemeriksaan terduga oknum anggota tersebut dinyatakan berdasarkan laporan sepihak dari tersangka dan keluarga.

“Sampai sekarang dugaan pemerasan tersebut belum bisa di buktikan,” ujarnya.

Jansen berharap, masyarakat tidak mudah terpancing dan percaya terhadap berita yang tidak benar (hoaks). Polda Bali saat ini masih tetap melakukan penyidikan terkait permasalahan ini.

“Jangan mudah percaya isu hoax,” harapnya.

Jansen menambahkan, berdasarkan laporan bernomor LP/A/47/XI/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA BALI, tanggal 31 Oktober 2023 tekait tambang ilegal, masih berproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan terhadap tersangka dilakukan penahanan bila terpenuhi unsur pidana yang dipersangkakan serta telah melalui gelar perkara.

Oknum Perwira Polda Bali Diduga Minta Uang

Sebelumnya pada Jumat lalu (08/12/2023), Leviana Adriningtyas melalui kuasa hukumnya Wayan Sudarma menjelaskan perusahaan yang dipegang oleh Leviana awalnya memenangkan tender galian C di empat titik di Kecamatan Seririt, Buleleng tahun 2020.

PT Sancaka melakukan kegiatan di atas lahan yang sebelumnya sudah berijin yaitu IUP-OP Batuan atas nama I Gusti Putu Domia No. 540/3053/IV-B/DISPMPT yang berakhir pada 30 Maret 2020.

Namun izin usaha tersebut tidak bisa diperpanjang karena perubahan peraturan melalui Online Single Submission (OSS). Oleh karena itu, diajukan izin baru atas nama PT Sancaka Mitra Jaya. Izin tersebut belum dapat dituntaskan karena terkendala aturan baru.

Perizinan yang awalnya diurus di pusat kini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan bersinergi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng belum mempunyai peraturan daerah (Perda) untuk mengatur hal tersebut.

“Nah karena ada aturan terbaru di mana izin pertambangan mineral non logam itu dialihkan ke provinsi. Yang mana provinsi harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun sebuah regulasi atau payung hukum dari pertambangan mineral non logam,” ujar Sudarma dilansir detikcom Jumat lalu.

Kasus kemudian bermula ketika sejumlah polisi dari Ditreskrimsus Polda Bali datang ke lokasi galian C yang dikelola Leviana untuk melakukan pemeriksaan terhadap izin pertambangan tersebut. Sudarma mengaku, saat itu klien nya menyampaikan bahwa izinnya dalam proses.

Selanjutnya pada Kamis (26/10/2023) lalu, kliennya diminta hadir ke salah satu ruangan di Ditreskrimsus Polda Bali. Saat itu terjadi percakapan antara Kompol HD dengan ayah Leviana bernama M Adrijanto Kristiono dan ibunya Nunuk Purwandari Rahayuningsih.

“Dalam percakapan itu yang saya tangkap adalah adanya kehendak dari si oknum Kompol ini meminta. Bahasanya sih dia bilang tidak meminta. Tetapi arahnya dia ingin mendapatkan bagian sebesar 10 persen dari nilai proyek. Yang mana nilai proyek yang diterima oleh klien kami itu senilai Rp 18,4 miliar,” papar Sudarma.

Kuasa Hukum Duga Kliennya Ditekan

Kuasa hukum Leviana mengaku, kliennya diduga sempat ditekan oleh oknum polisi berpangkat Kompol itu. Karena oknum perwira berinisial HD saat itu tidak peduli dari mana uang sebesar Rp 1,8 miliar tersebut. Klien Sudarma tidak bisa menyanggupi permintaan dari Kompol HD saat itu.

Kristiono dan Nunuk saat itu sudah sempat mengajukan keringanan terhadap permintaan Kompol HD. Kristiono dan Nunuk meminta keringanan senilai Rp 500 juta tapi ditolak. Mereka kemudian juga menaikkan penawaran menjadi Rp 700 juta namun Kompol HD tetap tidak mau.

“Jadi ada dua kali penawaran,” tutur Sudarma.

Karena tak bisa menyanggupi di angka Rp 1,8 miliar, kasus dugaan tindak pidana tambang tanpa izin ini kemudian ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa (31/10/2023).

“Pertanyaan kami dari belasan penambang yang ada di Buleleng kenapa hanya satu. Padahal klein kami sudah melaksanakan ‘koordinasi’ sejak tahun 2020. Koordinasi ya terjalin apik dari Polsek sampai tingkat Polda,” ungkap Sudarma.

Hingga akhirnya Ditreskrimum Polda Bali menetapkan Leviana sebagai tersangka atas dugaan pertambangan tanpa izin. Ditreskrimsus Polda Bali kemudian menerbitkan surat pemanggilan kepada Leviana pada Sabtu (18/11/2023) lalu sebagai tersangka. Leviana diminta memenuhi panggilan sebagai tersangka pada pada Selasa (21/11/2023).

Namun Leviana tidak bisa mendatangi pemanggilan pada Selasa (21/11/2023). Sebab, perempuan tersebut mengalami kecelakaan di Jalan Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Ia kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah Denpasar. (edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya