oleh

Terdakwa Kasus Dugaan Pungli ASN Badung Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Badung, Lintasnusanews.com – Kasus dugaan pungli di Kabupaten Badung yang melibatkan terdakwa I Putu Suarya dilimpahkan Kejari Badung ke Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (04/03/2024). Dengan pelimpahan ini, sidang dakwaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung ini akan segera digelar.

Kajari Badung, Suseno melalui Kasi Intel Kejakasaan Negeri Badung, Gede Ancana menjelaskan, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ASN. Untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memaksa dan menerima sejumlah uang dari calon tenaga kontrak.

Baca juga: Pungli Penerimaan Pegawai Non ASN, Kejari Badung Tetapkan 1 Tersangka

Menurut Ancana, Putu Suarya mengetahui adanya informasi terkait syarat dan formasi lowongan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Badung. Kemudian menyalahgunakan informasi tersebut untuk meminta sejumlah uang dari orangtua calon tenaga kerja non ASN.

“Putu Suarya, alias Putu Balik memaksa dan menerima sejumlah uang, baik secara tunai maupun transfer. Dari NAW sejumlah Rp47.000.000,-, saudara INGS Rp57.000.000,-, dari NNS sejumlah Rp174.000.000,-, dan juga dari IPII sejumlah Rp 380.000.000,” jelas Ancana dalam siaran pers, Senin (04/03/2024).

Penyidikan kasus dugaan pungli di Kabupaten Badung ini dilakukan oleh jaksa penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Badung. Setelah dilakukan penyidikan sejak bulan November 2023 lalu, berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan beserta barang bukti untuk disidangkan.

Putu Suarya dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto pasal 65 Ayat (1) KUHP atau kedua pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (rls/edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya