oleh

AMPERA Flotim Laporkan Proyek Air Bersih Ile Boleng ke Kejati

Larantuka, LNN – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Flores Timur melaporkan dugaan korupsi proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih Kecamatan Ile Boleng ke Kejaksaan Tinggi dan Gubernur NTT, Kamis (29/08/2019). Dalam salinan laporan resmi yang diterima lintasnusanews.com, AMPERA membeberkan dana proyek senilai Rp. 10.098.545.2000 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.24.26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Mendesak Kepala Kejati NTT, Pathor Rahman,SH.MH untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yakni Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flotim tahun 2018 yang saat itu dipimpin mantan Sekda Flotim, Antonius Tonce Matutina,SH, serta Badan Anggaran DPRD Flotim tahun 2018, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam (GNA) Petrus Dosinaen,” demikian desakan AMPERA dalam laporannya yang ditandatangani Engelbertus Boli Tobin, selaku Ketua.

Baca Juga: Kejati NTT Diminta Lidik Dugaan Mangkraknya Proyek Air Bersih Ile Boleng Senilai Rp.13 Milyar

Proses pelaporan yang didahului dengan aksi damai itu, massa diterima oleh Kepala Seksi Penyuluhan Hukum Kejati NTT, Abdul Hakim. Massa mengambil titik start di depan Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia-Kupang pada oukul 11.30 WITA, menuju Kantor Kejati NTT di Jalan Polisi Militer.

Dalam orasinya, massa membeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Flores Timur pada masa pemerintahan Bupati Anton Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli. Massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan; Selamatkan APBD Flotim dari anggaran Siluman; Segera Periksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Flotim, Badan Anggaran DPRD Flotim Tahun 2017, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam (GNA).

AMPERA Flotim mengusung sejumlah spanduk saat Aksi unjuk rasa di Kejati NTT, Kamis (29/08/2019). Foto: Istimewa

Selain menyerahkan pernyataan sikap, perwakilan massa juga menyerahkan dokumen penting sebagai barang bukti yakni; satu buah flash disk berisi audio risalah sidang DPRD Flotim tahun 2017. Koordinator kasi, Engelbertus Boli Tobin menjelaskan, pihak Kejati NTT telah menerima dokumen laporan, dan menyatakan segera mempelajarinya.

“Jika ditemukan ada unsur kejahatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi, maka langsung diterbitkan Surat Perintah Penyidikan,” ungkap Boli Tobin.

Setelah menyerahkan laporan di Kejati NTT, massa kemudian bergerak ke Kantor Gubernur NTT pada pukul 14.00 WITA. Masa menyerahkan sejumlah dokumen penting terkait dugaan kasus Proyek Air Bersih Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Massa juga menyerahkan dokumen audio Rapat Gabungan Komisi DPRD Flotim, tanggal 30 November 2017 yang membahas program dan kegiatan Dinas PUPR Flotim tahun anggaran 2018. (Ola)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya