Denpasar, LintasNusaNews.com – Yulius Sahnusa, resmi menjabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Kerobokan, Denpasar Bali, pasca serahterima jabatan dari Pelaksana Tugas (Plt) Dewa Gede Astara yang berlangsung di Aula Arda Chandra, Senin (20/01/20200 siang. Mantan Kalapas Pekanbaru Riau itu mengharapkan sinergitas petugas dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, agar pembinaan dan keamanan sejalan dalam mengelola lapas.
“Mengelola manusia diatas 1.600 otu tidak mudah, kadang-kadang pihak luar hanya berpikir sekilas saja. Wong orang sodara satu kamar aja ribut, apalagi satu kamar itu 10 orang dari bapak yang berbeda, ibu yang berbeda, budaya yang berbeda. Kalau ribut biasa tapi asal jangan saling menzolimi satu sama lain. Harapan saya, baik dari pemerintah daerah maupun forkompinda agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi harus ada sinergitas dari sisi kemanan jadi, sehingga pembinaan jalan, keamanan juga jalan sehingga tujuan dari pemerintah dalam mewujudkan lapas jadi wilayah bebas korupsi (WBK) bisa tercapai,” ungkap Yulius usai sertijab, Senin (20/01/2020) siang.
Sementara disinggung mengenai adanya dugaan peredaran narkoba di dalam lapas, Yulius berjanji akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk melakukan pembenahan. Yulius juga menampik terkait keterlibatan napi dan petugas, karena seringkali pelaku narkoba yang tertangkap sengaja memutuskan mata rantai jaringan dengan mengaku melibatkan orang dalam lapas.
“Mereka yang tertangkap itu, untuk biasanya memutuskan mata rantai itu mengarahkan ke lapas. Padahal itu belum tentu, jadi kita akan cek and ricek betul, apakah yang bersangkutan melakukan peredaran itu melibatkan petugas. Kita harus akan lakukan tindakan tegas karena pemerintah kita sudah jelas untuk melakukan antisipasi tindakan dan ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Tidak hanya PR saya saja, tidak hanya PR petugas tetapi ini tanggungjawab kita bersama membalikan cerita lapas krobokan ini kearah yang lebih baik,” papar Yulius.
Acara Sertijab diawali dengan persembahan Tari Puspanjali, yang merupakan kolaborasi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Kerobokan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan memori jabatan dari Plt. Kalapas Kerobokan kepada Kalapas Kerobokan yang baru, disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Sutrisno, disuusl serah terima memori Dharma Wanita Lapas Kelas II A Kerobokan yang disaksikan oleh Ibu Susi Sutrisno selaku Penasehat Dharma Wanita Pengayoman.
Mantan Kalapas Kerobokan, Bapak Tonny Nainggolan yang kini menjabat Kalapas Porong Sidoarjo Jawa Timur, saat menyampaikan kesan dan pesan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Tinggi Pratama Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali dan kepada seluruh petugas di Lapas Kerobokan yang selama ini telah membantu dirinya selama bertugas di Lapas Kerobokan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Sutrisno yang ditemui usai Sertijab mengatakan, Lapas Kerobokan telah overload dan tidak nyaman karena daya tampung 1.300 yang dimiliki Lapas Kerobokan, kini dihuni lebih dari 1.600 narapidana dan tahanan. Karena itu pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung, terkait rencana pemindahan lapas ke lokasi yang bary, namun Sutrisno enggan menyebut lokasi baru yang dimaksudkan karena masih menunggu hasil koordinasi.
“Karena lapas ini sudah termasuk daerah yang untuk tujaun wisata, jadi kalau lapas di sini kan sudah tidak bagus untuk daerah wisata. Sehingga kita juga sudah berkoordinasi dengan aparat samping misalnya ke Pemda, ke Pemprov tingkat satu, sehingga nanti ke depan mudah-mudahan ini bisa nanti dipindahkan dan bisa dibangun lapas yang lebih besar daripada ini. Dan kapasitasnya mungkin nanti bisa dipisahkan antara tahanan dan narapidana, karena di sini masih campur karena tidak ada rutan,” ungkap Sutrisno.
Hadir dalam acara Sertijab dan pisah kenal diantaranya; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Sutrisno; Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab; perwakilan DPRD Kota Denpasar, perwakilan DPRD Kabupaten Badung, Asisten I Walikota Denpasar, perwakilan Bupati Badung, Kabid Brantas BNNP Bali, I Nyoman Sebudi. Selain itu, turut hadir, perwakilan Kejaksaan Negeri Denpasar, perwakilan Kejaksaan Negeri Badung, perwakilan Polres Denpasar dan Badung, Forkopimda Denpasar dan Badung, Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, Dharma Wanita, Purna Pengayoman, serta seluruh Pegawai Pada Lapas Kelas II A Kerobokan dan undangan lainnya. (Boy/Tim)
Komentar