oleh

Presiden Jokowi Minta RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Segera Disahkan

Jakarta, Lintasnusanews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan, ini adalah wujud komitmen pemerintah. Secara konsisten mendukung dan mendorong pengesahan RUU TPKS yang masih berproses sejak tahun 2016.

“Perhatian khusus Presiden terhadap RUU TPKS bukan tanpa alasan. Melainkan dengan melihat perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang saat ini sangat mendesak untuk ditangani. RUU TPKS harus dapat menjadi payung hukum yang memadai dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.” ungkap Jaleswari, Rabu (05/01/2021) di Jakarta.

Menurut Jaleswari, Presiden Jokowi meminta Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera melakukan konsultasi kepada DPR. Agar membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan pembentukan RUU TPKS.

Presiden juga memberikan arahan bagi Gugus Tugas Pemerintah untuk segera memulai penyusunan kajian awal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dengan mengacu pada draf RUU TPKS yang disusun oleh DPR.

Sesuai dengan tugas Kantor Staf Presiden (KSP) dalam pengendalian program-program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis. Oleh karena itu, KSP turut menjadi anggota dari Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS – yang merupakan salah satu produk hukum strategis.

Dalam prosesnya, Gugus Tugas Pemerintah telah mengawal RUU TPKS dengan intensitas dan kapasitas optimal dari seluruh kementerian dan lembaga terkait. Gugus Tugas ini juga telah melibatkan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini untuk mendapatkan perspektif secara holistik.

“Urgensi pengesahan RUU TPKS sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Arahan-arahan Presiden terkait RUU TPKS sangat jelas dan perlu ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan. Dengan mengesampingkan ego politik dan sektoral dan menempatkan semangat menciptakan perlindungan bagi seluruh warga negara dari ancaman kekerasan seksual,” pungkasnya. (rls/boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya