oleh

Pakar Hukum Ubaya Desak Kejari Maumere Usut Kasus Penjualan Batu Kuburan Covid19

Maumere, Lintasnusanews.com  – Pakar Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Marianus Garhapung mendesak Kejaksaan Negeri Maumere NTT, segera memeriksa dugaan penjualan batu kuburan Covid19. Hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) Inspektorat Kabupaten Sikka.
Marianus menjelaskan, terminologi bahan galian C yang sebelumnya diatur dalam UU No. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No. 4 tahun  2009 menjadi batuan. Sehingga penggunaan bahan galian C sudah tidak ada lagi diganti menjadi batuan dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang mineral dan batuan sesuai yang ada dalam  BAB XI A  Surat Izin Pengembangan Batuan (SIPB).
Menurut pria asal Kabupeten Sikka NTT itu, hasil penjualan galian batu dari tanah kuburan Covid19 dijual kepada pihak ketiga yakni oknum kontraktor di Sikka. Oleh karena itu, Marianus mempertanyakan atas seizin siapa. Selain itu, uang hasil penjualan yang ditaksir mencapai ratusan juta tersebut disetor ke mana.
Terkait izin penambangan batuan lanjut Marianus,  harus memenuhi beberapa syarat perusahaan yang jelas. Marianus juga menilai bahwa tidak rasional, jika laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Sikka yang hanya menemukan kerugian senilai Rp40 juta.
Marianus menduga, adanya rekayasa yang dilakukan oknum pejabat dan kontraktor. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Maumere, segera melakukan penyelidikan penjualan batu kuburan. Menurutnya, Kejari Maumere segera memanggil kontraktor, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bendahara Umum Pemkab Sikka dan Inspektorat Pemkab Sikka.
“Kami sangat berkeyakinan akan terkuak semua modus perbuatan yang dilakukan. Apakah kontraktor sudah memiliki izin yang diwajibkan oleh Undang Undang No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan? Siapa yang menyuruh melakukan penggalian dan penjualan batu tersebut? Uang hasil penjualan batu nilainya berapa berdasarkan dokumen pengerjaannya dan uang itu diserahkan kepada siapa,” urai Marianus, Kamis (24/2/2022).
Oleh karena itu, Marianus mendesak Kejari Maumere untuk memeriksa dokumen yang menjadi dasar penetapan kerugian Rp40 juta berdasarkan LHP Inspektorat Sikka. Dengan demikian, proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan. (rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya