oleh

Kasus Kredit Fiktif di BPD Bali Cabang Badung, Kejati Bali Tetapkan 4 Tersangka

Denpasar, Lintasnusanews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif BPD Bali Cabang Badung. Kredit macet itu berupa kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa.

Empat orang tersangka masing-masing berinisial IMK, DPS, SW dan IKB. Selain melakukan tindak pidana korupsi, keempat tersangka juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Pada tanggal 11 April 2022, telah ditetapkan IMK, DPS, SW dan IKB sebagai tersangka,” ujar Kasipenkum Kejati Bali A. Luga Harlianto dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022) di Denpasar.

Tersangka IMK dan DPS merupakan pejabat di Kantor BPD Bali Cabang Badung yang saat ini juga keduanya sudah purna tugas. Sedangkan SW dan IKB merupakan pihak swasta yang memiliki hubungan suami istri.

Luga menjelaskan, penyidikan dilakukan sejak tanggal 15 Maret 2022 juga didasarkan pada temuan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017, SW mengajukan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa ke Kantor BPD Bali Cabang Badung.

Pengajuan kredit oleh SW diajukan melalui CV. SU, CV. DBD dan CV. BJL dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp5 miliar.

Sebagai agunan dalam permohonan kredit tersebut merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta di Provinsi Bali.

Kredit Fiktif Bank BPD Bali Cabang Badung

Penyidik menemukan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut, tidak ada atau tidak dilaksanakan institusi pendidikan tersebut alias fiktif.

IMK yang diduga telah mengetahui bahwa kegiatan yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut adalah fiktif. Namun juga tetap memberikan persetujuan atas permohonan kredit atas nama CV. SU, CV. DBD dan CV. BJL.

Tersangka IMK tidak melakukan analisa atas pemberian kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa.

Tahun 2017, DPS memberikan persetujuan untuk pencairan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa tersebut. Namun persetujuan tersebut digunakan mencairkan kredit ke rekening giro CV. SU, CV. DBD dan CV. BJL.

Padahal seharusnya, kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa dicairkan ke rekening yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Setelah diterima dalam rekening giro CV. SU, CV. DBD dan CV. BJL, SW memerintahkan pegawainya untuk melakukan transfer Bank ke Rekening PT. DKP, dimana IKB juga merupakan Direktur PT. DKP tersebut.

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Memperoleh surat dan petunjuk serta memperoleh dan melakukan penyitaan bukti-bukti berupa dokumen terkait kredit fiktif tersebut. Sehingga ditemukan peran dari keempat orang ini. Yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP,” kata Luga.

Akibat perbuatan tersangka, negara dalam hal ini BPD Bali mengalami kerugian kurang lebih Rp5 miliar. Selain itu, IMK sedang ditahan dan tengah menjalani persidangan tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan/kredit di BPD Bali Cabang Badung.

“Sedangkan DPS, SW dan IKB nantinya akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai tersangka,” jelasnya. (awd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya