oleh

Gelar Diskusi Pariwisata, PENA NTT Bali Serahkan 9 Rekomendasi Resolusi Sanur ke Pemprov Bali

Denpasar, Lintasnusanews.com – Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT menyerahkan rekomendasi “Resolusi Sanur” kepada Wakil Gubernur Bali, Cok Ace, Sabtu (28/11/2020). Dalam 9 point hasil kajian dan diskusi pariwisata itu diharapkan menjadi acuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali.

Diskusi dengan tema “Quo Vadis Pariwisata Bali” yang digelar PENA NTT Bali di Warung Dapur Alam Sanur Bali, mengemuka 9 point rekomendasi yang diberi nama “Resolusi Sanur”. Diskusi yang menghadirkan Wakil Gubernur Bali dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali Trisno Nugroho itu, dipandu moderator Penasehat PENA NTT Bali, Emanuel Dewata Oja.

Wakil Gubernur Bali dan Kepala BI Bali ditengah sesi dialog dengan para pengurus asosiasi pariwisata dan pelaku pariwisata sepakat bahwa berbagai upaya harus dilakukan. Apalagi Bali merupakan destinasi wisata dunia yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan sektor pariwisata dalam perekonomiannya.

Wagub Bali mengatakan, rencana pembukaan pariwisata Bali Internasional pada september masih ditunda. Sehingga sempat mengajukan pembukaan pada bulan Desember mendatang namun belum mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Pariwisata Bali Terpuruk Pasca Pandemi Covid19

Potensi pariwisata Bali bisa dilihat dari alam Bali yang indah dan lestari, seni dan budaya Bali yang harmonis serta wisata buatan yang menarik. Saat ini Bali masih menjadi destinasi pariwisata favorit baik asing maupun lokal, namun pandemi Covid19 mengakibatkan Bali kian terpuruk.

“Namun sejak Covid19 melanda dunia, semua ditutup. Berbagai upaya telah dilakukan. Untuk wisdom sudah dibuka sejak tanggal 31 Juli 2020. Dari data bisa diketahui bahwa kunjungan ke Bali berada di titik terendah terjadi pada Mei 2020 yakni hanya 101.947 orang. Namun di bulan Oktober sempat naik sampai 338.632 orang,” urainya.

Ketua PENA NTT, Ignasius Igo Kleden mengatakan, tema yang dipilih ini untuk mengetahui ke mana arah pariwisata Bali ke depan. Karena itu, menghadirkan nara sumber Wagub Bali dan Kepala BI Bali untuk menjawab sejumlah pertanyaan untuk dicarikan solusi terkait masalah pariwisata ini.

“Pandemi Covid19 menyadarkan kita bahwa Bali perlu ‘diselamatkan’ dan harus merebut kembali kejayaannya sebagai destinasi favorit di masa depan,” ungkap Igo Kleden.

Igo menjelaskan, 9 point rekomendasi Resolusi Sanur yang kepada Wakil Gubernur Bali sebagai wakil pemerintah, diharapkan menghasilkan perubahan pascadiskusi.

Berikut 9 point Rekomendasi PENA NTT yang Tertuang Dalam “Resolusi Sanur”

Pertama: Muliakan wisatawan domestik

Pemerintah diharapkan agar lebih gencar promosikan pariwisata untuk segmen domestik. Jangan sampai ada diskriminasi antara Wisdom dan Wisnus seperti yang sering dilakukan selama ini.

Kedua: Siapkan rumah sakit khusus Infeksi. Dengan tujuan, saat segmen pariwisata mancanegara dibuka kembali tidak ada kekhawatiran dari wisatawan terhadap pandemi Covid19.

Ketiga: Ada sinergitas yang baik antara Pemprov dengan pelaku pariwisata. Hal ini untuk mematangkan dan merealisasikan strategi travel bubble sebelum membuka gerbang pariwisata bagi negara lain dengan kerja sama khusus yang bersifat setara.

Keempat: Penataan Destinasi – Para pemilik usaha, pengelola dan karyawan DTW, hotel, restoran, industri wisata lainnya
dan sarana penunjang pariwisata di Bali harus mematuhi protokol khusus di bidang pariwisata. Untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan (cleanliness, health, safety, Enviromental).

Kelima: Memiliki pusat data pariwisata Bali. Mendorong Bali Tourism Board (BTB) atau GIPI mendirikan pusat data pariwisata Bali. Dengan demikian setiap kebijakan atau keputusan tentang pariwisata Bali selalu berbasis data. Misalnya, jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, spending money, wisata minat khusus, profil wisatawan per negara, umur, minat khusus.

Pekerja Pariwisata Bali Layak Mendapat Hibah Pariwisata

Keenam: Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot di Bali harus membantu asosiasi, di luar PHRI guna mendapatkan hibah pariwisata dari pemerintah pusat (bukan hanya hotel dan restoran). Hibah ini juga diharapkan bisa dirasakan oleh para karyawan hotel dan restoran serta sektor lainnya.

Ketujuh: Memiliki dana cadangan. Pemerintah harus memikirkan contingency fund yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid19 ini.

Kedelapan: Pariwisata dibangun untuk Bali bukan Bali untuk pariwisata. Dalam hal ini perlu diperkuat pariwisata Bali berbasis budaya.

Kesembilan: Kembalikan dana promosi pariwisata Bali yang sempat ‘hilang’ selama 10 tahun terakhir. Meski pariwisata Bali sudah sangat terkenal tetap memerlukan promosi jika tak mau kalah dari kompetitor.

“Diharapkan diskusi yang diikuti oleh para tokoh pariwisata dan para pemangku kebijakan ini dapat memberikan arah ke mana pariwisata Bali ke depan. Sembilan resolusi yang ditawarkan oleh Pena NTT Bali ini kiranya dapat dipertimbangkan untuk dituangkan dalam kebijkan pariwisata ke depan,” harap Igo. (tim/boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya