oleh

Wabup Flotim: Salah Gunakan Dana Bos Terancam Penjara dan Pemecatan

Larantuka, Lintasnusanews.com – Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli mengingatkan para pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar sesuai dengan filosofi peruntukannya, karena jika terjadi penyelewengan maka terancam dipecat dan dipenjara. Hal ini disampaikan Agus Boli setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana sekolah termasuk dana BOS.

“Secara Filosofis tujuan dana BOS adalah membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran peserta didik sesuai 5 prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparasi. Artinya penggunaan dana BOS harus sesuai kebutuhan, tepat sasaran, tidak boros, dikerjakan dengan tanggungjawab dan terbuka bersama kepala sekolah, dewan guru dan komite untuk pencapaian kualitas pendidikan,” ungkap Agus Boli saat dihubungi Lintasnusanews.com. Senin (24/02/2020) siang.

Baca: Mendikbud: Perubahan Mekanisme Dana BOS Jadi Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer

Agus Boli menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis dana BOS tahun 2020, secara tanggungjawab Kepala Sekolah tidak boleh mengelola dana BOS secara langsung seperti menyimpan dan membelanjakannya. Jika itu di lakukan maka bisa di pidana terkait penyalahgunaan wewenang jabatan.

“Dana BOS disimpan oleh bendahara sekolah dan tidak boleh dideposito di bank untuk cari bunga dan dipinjamkan kepada pihak lain. Dana BOS digunakan sesuai berita acara rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite yang membahas dan menetapkan Rencana anggaran Belanja Sekolah/RABS. Kepala sekolah tidak boleh menetapkan sendiri penggunaan tanpa rapat terbuka apalagi di belanjakan di luar RABS,itu juga fatal dan bisa di pidana,” papar Agus.

Wabup  meminta semua elemen sekolah pelajari baik-baik petunjuk teknis (juknis) dana BOS dan diumumkan di papan pengumuman sekolah, agar menghindari penyalahgunaan dan para pengelola tidak terjerumus masalah hukum. Wabup juga mengingatkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin sehingga berperan sebagai fasilitator dan dinamisator.

“Belajarlah dari anatomi tubuh manusia yang indah yakni di bagian kepala hanya ada mata, telinga, hidung, otak dan mulut. Artinya tugas kepala sekolah adalah melihat dan analisis fenomena problem di sekolah, peka terhadap masalah, mendengar masukan semua pihak, kemudian berpikir merumuskan keputusan bijak. Lalu terakhir gunakan mulut untuk memerintahkan actionya, jadi yang namanya jabatan “kepala” jangan coba-coba rampas kerjanya kaki tangan dan lain-lain karena itu sama dengan pindahkan kepala ke bagian tubuh lain,” harap Agus.

Baca: Mendikbud: Bekali Pendidikan Karakter dan Kemampuan Adaptasi Anak

Wabup juga memerintahkan agar dana BOS digunakan membeli alat-alat sekolah seperti tas sekolah, sepatu dan payung khusus untuk siswa-siswa miskin serta beasiswa miskin. Namun hal itu harus atas kesepakatan semua pihak dalam berita acara sehingga menajdi landasan hukum.

“Banyak orang sudah masuk penjara karena kasus ini, jika sudah dipenjara maka otomatis akan di pecat dari ASN berapapun ancaman dan putusan bersalahnya. Nah ini kan kasihan masa depan keluarga dan anak-anak semua. Belum lagi hukuman sosial masyarakat, kita seolah tidak bernyawa di tengah lingkungan masyarakat. Jadi hindari sejauh mungkin potensi-potensi salah guna dengan cara lakukan evaluasi internal tiap triwulan supaya jika ada masalah langsung di selesaikan,” pungkas Agus. (Tim/Boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya