oleh

Pemerintah Imbau Warga Waspada Krisis Pangan 2023

Jakarta, Lintasnusanews.com – Buntut ketegangan geopolitik Rusia – Ukraina dan situasi pandemi Covid19 diprediksikan akan berdampak pada krisis pangan di Indonesia tahun 2023 mendatang. Selain itu dampak pada pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan menekankan pentingnya masyarakat Indonesia untuk menanam apa saja. Agar kita terhindar dari krisis pangan. Langkah-langkah Indonesia sudah sangat jitu untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan ada indikasi yang jelas bagaimana pemerintah membangun Infrastruktur di sektor pangan,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, saat menjadi narasumber Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), secara daring di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Menurut Moeldoko, hingga saat ini pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur penunjang sektor pangan Indonesia. Infrastruktur itu antara lain, 35 unit bendungan, 10.035 hektar jaringan irigasi, dan 21 embung pangan.

Pemerintah juga merehabilitasi 152.615 hektar jaringan irigasi yang sudah ada. Termasuk menyediakan 2,86 meter kubik/detik air baku serta membangun 157 km pengendali banjir dan pengamanan pantai.

“Ini yang mendukung surplus pangan Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Pemerintah sudah mengantisipasi situasi krisis yang terjadi sehingga kita tidak kekurangan pangan hingga saat ini. Neraca beras kita juga surplus kurang lebih 3 juta ton,” ujarnya.

Moledoko mengaku, produksi beras Indonesia di tahun 2022 memang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 55,67 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) menjadi 54,42 juta ton GKG. Data BPS pada 31 Maret 2022 menunjukan pasokan beras nasional mencapai 9,11 juta ton. Stok beras ini terus meningkat pada 30 April 2022 sebesar 10,15 juta ton.

Di sektor energi, Moeldoko mengapresiasi program B30 pemerintah sebagai kebijakan jitu dalam menekan impor minyak, memberikan keseimbangan harga bagi komoditas sawit dalam negeri dan memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Pemerintah juga tengah mengembangkan energi baru terbarukan yang berasal dari panas bumi, sumber daya air, hingga panas matahari. Di tahun 2022, pencapaian EBT sudah mencapai angka 12% dari target 23% di tahun 2025.

“Pemerintah pusat dalam mengantisipasi krisis keuangan global, khususnya inflasi, juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemberian subsidi atas distribusi barang agar barang tidak langka. Bantuan sosial dalam bentuk perlindungan sosial juga masif didistribusikan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga dan beban ekonomi masyarakat berkurang,” pungkasnya. (tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya