oleh

Bawaslu Bali Ingatkan Pimpinan Parpol Taati Aturan Alat Peraga Kampanye

Bangli, Lintasnusanews.com -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali mengingatkan para pimpinan partai politik (Parpol) terkait aturan pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Wirka dalam rapat pembinaan dan penguatan kelembagaan di Bawaslu Bangli, Senin (06/11/2023).

Pimpinan Parpol diimbau untuk mematuhi aturan yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye. Aturan itu termasuk batasan ukuran, lokasi yang diizinkan, dan waktu pemasangan yang ditentukan.

“Pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan memantau dengan ketat dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran,” tegas Wirka.

Wirka mengaku, Bawaslu Bali terus melakukan persiapan intensif untuk pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024.

Wirka juga menyampaikan potensi kerawanan yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum diimbau untuk mengawasi proses dan tahapan pemilu.

“Ada beberapa potensi kerawanan yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu Tahun 2024. Yaitu kampanye tanpa STTP ( Surat tandan terima pemberitahuan) dari kepolisian setempat. Memasang APK (alat peraga kampanye), BK (bahan kampanye) diluar ketentuan, melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye, politik uang, barang, Jasa, pelanggaran netralitas ASN, dan kampanye hitam,” jelas Wirka.

Sementara Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta mengharapkan sinergi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

“Pemilu ini harus kita jaga kondusifitasnya. Sehingga pemilu nanti berjalan dengan lancar, damai, dan dapat memberikan keamanan untuk kita semua,” ungkap Muliarta.

Muliarta juga memastikan partisipasi masyarakat melalui hak suara pemilih dijamin penyelenggara pemilu.

“Kami akan memastikan bahwa hak suara masyarakat dihormati sepenuhnya. Dan kampanye berlangsung dalam suasana yang kondusif,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, pegiat kepemiluan I Made Ariawan Payuse menyoroti kesadaran hukum bersama yang harus dimiliki penyelenggara pemilu dan partai politik. Karena norma yang masih banyak dipersepsikan berbeda. Ariawan mendorong untuk menyatukan persepsi terhadap aturan tersebut agar tercipta pemahaman yang konsisten,” tandasnya. (edo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya