oleh

Tangkal Hoax Pemilu, SMSI Bali Bantu KPUD Literasi Digital Pemilih Pemula

Denpasar, Lintasnusanews.com – Maraknya hoax di era digital yang bertebaran di media sosial jelang Pemilu 2024, Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali temui KPUD Bali. Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor KPUD Bali, Kamis (09/11/2023), SMSI Bali akan bantu KPUD Bali dalam literasi pemilih pemula untuk menangkal hoax.

“Serangan siber melalui hoax yang bertebaran, meskipun belum mulai kampanye Pilpres. Kami SMSI menilai bahwa bijak bermedia sosial itu penting. Sehingga sosialisasi ke pemilih pemula tingkat SMA dan perguruan tinggi. Kami siap bantu KPU Bali untuk literasi digital,” ungkap Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja, Kamis (09/11/2023).

Namun demikian, menurut pria yang akrab disapa Edo itu mengembalikan keputusan tawaran literasi digital ke KPUD Bali selaku penyelenggara Pemilu.

“Kami serahkan keputusan kerjasama ke KPU. Tapi SDM yang dimiliki SMSI bisa membantu dan berkolaborasi untuk sosialisasi literasi digital. Kalau dari sisi pemberitaan, kami saat ini beranggotakan tiga puluhan media siber. Sehingga secara masif perlu sosialisasi juga melalui berita yang didukung seluruh anggota SMSI Bali,” jelasnya.

Saatnya Kampanye Pemilu Gunakan Metode Digital

Menanggapi tawaran SMSI Bali, Sementara Ketua KPUD Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mempersilahkan sejumlah invovasi yang ditawarkan. Menurutnya, sosialisasi proses dan tahapan pemilu melibatkan media yang ada di Bali.

Selain itu, dalam rangka sosialisasi calon peserta pemilu, pihaknya tengah berinovasi metode kampanye melalui videotron. Nantinya kata Lidartawan, para peserta pemilu diberikan kesempatan sesuai jadwal kampanye partai politik (Parpol).

“Ada isu baru yang harus digarap rekan-rekan SMSI Bali. Saat ini juknis tentang kampamye PKPU Nomor 15 tahun 2024 telah ditetapkan. Mengisyaratkan bisa kampanye gunakan videotron. Karena hampir 45 persen pemilih milenial yang sudah akrab dengan digital,” kata mantan Ketua KPUD Kabupaten Bangli itu.

Sementara terkait polemik pemasangan baliho yang dikeluhkan masyarakat mengganggu kenyamanan, Lidartawan mengaku, Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2o23 tidak disebutkan alat peraga sosialisasi. Menurutnya, saat calon ditetapkan, aturan KPU dkeluarkan dan wewenang pengawasan di Bawaslu.

“Nah kami belum tetapkan zona kampanye karena baru mulai 28 November. Wewenang saat ini di Satpol PP karena mengganggu ketertiban umum berdasarkan Perda yang ada,” jelasnya.

Lidartawan mengajak anggota SMSI Bali turut mendorong kampanye digital melalui videotron, demi terwujudnya green election. Apalagi baliho yang dipasang para peserta pemilu menimbulkan sampah plastik.

“Kalau ini kita dorong bareng-bareng, saya yakin green election bisa kita capai. Saya sudah ngobrol dengan Ketua KPU RI untuk stand kampanye di mall selama 8 jam sehari. Dari semua segmen dan isu kampanye masuk. Daripada euforia pasang Baliho yang membuat ribut-ribut,” tuturnya.

Lidartawan menambahkan, teknis pemasangan videotron akan disesuaikan waktu sosialisasi masing-masing parpol. Sehingga nantinya KPUD Bali akan mengumumkan waktu kampanye ke semua kalangan.

“Bali harus menjadi green electiion. Jadi kita minta peserta pemilu tanam pohon juga, karena kertas suara dari pohon. Apalagi Baliho itu kan menimbulkan sampah plastik. Belum lagi ributnya di masyarakat kalau muncul masalah,” pungkasnya. (boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya