oleh

Dr Jimmy Usfunan Minta Ombudsman Bali Awasi Potensi Maladministrasi Pilkada

Denpasar, Lintasnusanews.com – Ahli Hukum Tata Negara Universitas Udayana (Unud) Bali Dr Jimmy Zeravianus Usfunan, SH.MH  meminta Ombudsman Bali mengawasi potensi maladministrasi Pilkada Serentak 2020. Hal ini disampaikan Jimmy dalam diskusi publik yang digagas Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab di Kantor Ombudsman Bali, Jalan Menuh Denpasar, Kamis (23/07/2020).

“Maladministrasi dalam Pilkada adalah penyalahgunaan wewenang atau kemudian tindakan yang melampaui kewenangan. Yang dilakukan oleh penyelenggara daerah pejabat pejabat atau atasan pejabat ASN untuk menguntungkan salah satu pihak. Dia bisa melakukan atau membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pilkada,” ujarnya.

Menurut Jimmy, Ombudsman berperan sangat besar dalam Pilkada untuk mengawasi pelanggaran administrasi atau maladministrasi. Ombudsman masuk pada hal-hal yang di mana ada gangguan netralitas terhadap ASN khususnya pelayanan publik yang tidak berjalan gara-gara persoalan Pilkada atau keberpihakan pada satu calon.

Dr Jimmy Usfunan menguraikan,Ombudsman Bali bisa bekerja dan berkoordinasi dengan Bawaslu, meningkatkan pengawasan publik khususnya kepada pemerintahan daerah yang menjabat. Karena pejabat daerah terkadang punya kepentingan untuk menjadi calon, ikut berkontestasi. Atau mempunyai kepentingan kepada pihak-pihak tertentu yang harus dilakukan.

Jimmy menjelaskan, dalam UU Pilkada pasal 71 dengan jelas disebutkan adanya maladministrasi dalam Pilkada. Maladministrasi dalam tahapan Pilkada serentak sangat sering terjadi baik dilakukan sengaja atau pun tidak disengaja.

Dr Jimmy Usfunan Minta Ombudsman Gandeng Bawaslu Bali

Potensi maladministrasi itu selalu ada karena petahana yang masih berkuasa dan ingin maju dan atau petahana yang berafiliasi dengan calon tertentu. Petahana yang masih berkuasa cenderung menggunakan kekuasaannya dengan seluruh sumber daya yang ada untuk memenangkan calon tertentu yang didukungnya. Atau memenangkan dirinya sendiri.

Jimmy mencontohkan, calon petahana bisa menggunakan amunisi dan ASN, mengarahkan untuk memenangkan pasangan tertentu. Maladministrasi ini lazimnya bisa dilihat mulai masa kampanye.

Bawaslu harus sudah mulai mengawasi berbagai pelanggaran maladministrasi. Ada atau tidaknya indikasi dari pejabat pejabat daerah yang masuk dalam forum-forum untuk mendukung calon tertentu. Atau membuat satu tindakan tindakan yang mengarah kepada dukungan politik kepada pasangan tertentu.

Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, sebagai lembaga pengawas kebijakan publik, Ombudsman Bali akan melanjutkan pengaduan masyarakat ke Bawaslu.

“Bila ada masyarakat yang mengadu ke Ombudsman maka Ombudsman akan meneruskan ke Bawaslu. Sebab pelanggaran Pilkada itu merupakan domain Bawaslu. Lalu dimana peran Ombudsman? Peran Ombudsman mendorong Bawaslu agar menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi,” ujarnya. (tim/boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya