oleh

Forkot Maumere Protes Kenaikan Tunjangan DPRD Sikka

Maumere, Lintasnusanews.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) Maumere, protes kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan bagi DPRD Sikka. Mereka melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Sikka pada Kamis (26/11/2020) meminta Pemkab Sikka NTT mempertimbangkan kembali.

“Kami mendesak agar segera membatalkan pembahasan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota DPR Sikka. Pemerintah dan DPRD Sikka harus lebih fokus untuk memperhatikan masalah sosial, ekonomi dan pembangunan infrastruktur,” protes Ketua Forkot Maumere, Yanuarius Ralo.

Forkot Maumere menilai, Pemerintah dan DPRD Sikka sedang “main mata” dalam pembahasan RAPBD Sikka 2021 yang juga membahas kenaikan tunjangan wakil rakyat.

Forkot meminta legislatif dan eksekutif lebih memperhatikan masalah sosial, kesehatan, ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan air  minum bersih  yang belum memadai di berbagai wilayah Kabupaten Sikka.

“kami mendesak agar segera membatalkan pembahasan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota

Dalam aksi demo itu Forkot Maumere mendesak DPRD Sikka segera membuat pernyataan resmi sebagai bentuk komitmen dan sikap menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan Forkot. Apabila tuntutan tidak diindahkan, Forkot Maumere akan terus menggelar aksi demo.

“Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan berkomitmen untuk melakukan gerakan yang lebih besar,” tegas Yanuarius.

Hal senada disampaikan Sekretaris Forkot Maumere, Lusia Lilis  Suriyati Gai. Menurutnya, visi dan misi pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar belum menampakan keberhasilannya.

“Kami beranggapan pemerintah belum serius dan tidak mampu menunjukkan visi misinya. Demikian halnya dengan DPRD Sikka yang dimandatkan oleh masyarakat sejak dilantik tidak  dapat menjalankan fungsinya secara baik,” tegas  Lilis.

Lilis menilai, DPRD Sikka lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok tertentu, daripada mengurus rakyatnya. Lilis mengaku, rakyat yang telah memberikan mandat, hanya dijadikan komoditas politik daripada objek perjuangan.

“Sangat disayangkan hari ini pemerintah dan DPRD Sikka bukan lagi menjadi mitra pembangunan bangsa. Tetapi lebih menjadi mitra untuk kesejahteraan diri, dengan memperkaya diri sendiri diatas kesulitan rakyatnya,” tandasnya.

DPRD Sikka Kritisi Protes Forkot Maumere

Sementara Ketua DPRD Sikka Donatus David yang dikonfirmasi, mengaku kenaikan tunjangan DPRD masih dalam proses pembahasan dan belum final. Oleh karena itu, aspirasi yang disampaikan Forkot tetap menjadi perhatian DPRD Sikka untuk  dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar).

“Kami sudah menerima perwakilan mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Terkait dengan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan saat ini masih dalam proses pembahasan di Banggar,” jelas David.

Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus menilai tuntutan Forkota membatalkan pembahasan tunjangan transportasi dan perumahan, tidak memiliki alasan yang mendasar. Menurutnya, Forkot tidak memahami regulasi  terkait tunjangan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017.

“Forkot ini ternyata para mahasiswa yang baru mulai belajar. Mestinya mereka paham benar regulasinya yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18. Kalau mereka bukan mahasiswa, maka saya paham karena rakyat mungkin belum tahu soal regulasinya. Tapi ini mahasiswa semestinya mereka paham, ujarnya. (rel/boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya