oleh

Bali Democracy Forum Tahun 2020 Bahas Dampak Pandemi Covid19

Badung, Lintasnusanews.com – Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 tahun 2020 digelar secara virtual, namun dihadiri lebih dari 500 orang peserta dari 69 negara dan 4 organisasi internasional di Canggu Bali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku, kehadiran fisik peserta dibatasi hanya 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional karena protokol Covid19.

“Saya barusan di-update oleh tim saya bahwa BDF ke-13 ini dihadiri secara virtual oleh lebih dari 500 orang peserta dari 69 negara dan 4 organisasi internasional. Kehadiran fisik memang kita batasi, yaitu 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional. Dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ungkap Retno dalam siaran tertulisnya, Kamis 10/12/2020) siang.

Menurut Retno, protokol kesehatan yang ketat merupakan syarat yang pasti dan akan kita lakukan dalam seluruh tahap dari pelaksanaan kegiatan. Seluruh peserta wajib melakukan test PCR dan hasilnya negatif.

“Jadi semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, semuanya tanpa terkecuali telah melakukan PCR Test dan hasilnya negatif,” ujarnya.

Retno menjelaskan, Bali Democracy Forum tahun ini mengambil sebuah tema yang sangat pas “Democracy and Covid-19 Pandemic”. Menurutnya, tema ini sangat relevan karena seluruh dunia merasakan dampak Pandemi Covid19. Bukan hanya terhadap aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga terhadap demokrasi.

Bali Democracy Forum 2020 Diskusikan Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Demokrasi

Retno mengungkapkan, Bali Democracy Forum 2020 merupakan kesempatan yang baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal penting mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pandemi. Termasuk dampak Covid-19 terhadap demokrasi dan bagaimana demokrasi bisa membantu menangani pandemi global.

“Bagaimana kita dapat melestarikan demokrasi bahkan sampai pasca pandemi? Jadi ke depannya bagaimana kita dapat terus melestarikan demokrasi,” katanya.

Dalam sesi pertama, 7 menteri luar negeri sudah mengirimkan pesan, juga Dirjen WHO dan Sekjen PBB. Diskusi sesi ini dihadiri secara virtual oleh para Duta Besar di Jakarta maupun yang hadir di lokasi kegiatan.

“Dalam pembukaan tadi satu hal yang saya tekankan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi. Dan disaat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,” urainya.

Retno mengaku, berdasarkan Laporan Freedom House tahun 2019, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi.

“Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi. Termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi,” katanya.

Retno Marsudi Ungkapkan Dampak Pandemi Covid19 pada Penyebaran Misinformasi dan Disinformasi

Menurutnya, pembatasan-pembatasan yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid19 yang melanda dunia saat ini.

“Namun tetap harus dipantau pelaksanaannya. Agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan,” jelasnya.

Dalam pidatonya, Retno mengatakan bahwa tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi atau ruang demokrasi ini dapat digunakan oleh beberapa pihak. Untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu.

“Beberapa Menteri Luar Negeri juga menghighlight itu, bahwa ruang demokrasi juga at the same time dijadikan ruang untuk menyebarkan misinformasi. Disinformasi, yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang dapat membantu upaya kita semua dalam memerangi pandemi ini,” ujarnya.

Retno menjelaskan, pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi. Indonesia percaya bahwa hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat. Tanpa harus mengorbankan salah satunya.

“Di Indonesia, hak individu dan kemaslahatan masyarakat bukan sesuatu yang harus dipilih. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Dan disini lah diperlukan sebuah perspektif, yaitu perspektif solidaritas. Pelaksanaan demokrasi harus dilakukan dengan bertanggungjawab. Dan perspektif solidaritas inilah, yang juga menjadi komponen esensial bagi respons terhadap pandemi, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia, pungkasnya.

Sekjend PBB Apresiasi Indonesia Gelar Bali Democracy Forum 2020 Ditengah Pandemi Covid19

Retno menuturkan, sambutan dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas penyelenggaraan BDF di tengah pandemi ini. Sekjen PBB menekankan, tantangan global pandemi Covid19, tidak boleh merusak nilai-nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang sipil. Masyarakat sipil, media, dan sains harus menjadi bagian dari solusi.

“Jadi inclusiveness itu juga ditekankan para pembicara. BDF menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kebebasan, inklusi menurut sekjen PBB, dan rasa hormat satu sama lain. Solidaritas internasional, ini juga disampaikan Sekjen PBB. Dan kepemimpinan politik sangatlah penting untuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia untuk semua,” tuturnya.

Retno juga mengungkapkan sambutan Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Menurut Tedros, Demokrasi, Good Governance, dan Supremasi Hukum adalah 3 aspek terpenting. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan kesetaraan.

“Beliau sampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah bergabung dalam solidarity trial dan skema vaksin COVAX Facility. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan kepada media. Dan menekankan pentingnya vaksin dan obat-obatan menjadi public goods dan dapat diakses secara setara oleh semua orang,” ungkap Retno Marsudi.

Menurut Retno, BDF hadir menjadi platform yang kokoh untuk mendiskusikan masa depan demokrasi. Dan demokrasi, membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog. Akan dapat lebih membantu kita dalam menangani berbagai tantangan, termasuk yang ditimbulkan oleh pandemi itu.

“Oleh karena itu pesan yang disampaikan melalui forum ini adalah tetap optimis, terus bekerja bersama untuk pemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya