oleh

Diskusi Terbatas Vox Point Bali Ungkap Mekanisme dan Periodisasi Anggaran Pemerintah

Denpasar, Lintasnusanews.com – Diskusi terbatas ormas Katolik Bali yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Vox Point Bali, ungkap mekanisme dan tahapan anggaran keuangan pemerintah. Para perwakilan ormas Katolik mendapat pemahaman terkait anggaran pembinaan ormas dan kegiatan gereja dalam duskusi yang digelar di Kampus IKIP PGRI Bali.

“Dinamika anggaran ada perubahan aturan. Dulu dimulai pada bulan Juli, mulai tahun ini maksimal bulan Maret. Jadi semua daftar usulan anggaran kegiatan tahun berikut paling lambat sudah diajukan bulan Maret tahun sebelumnya,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem dan PSI DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Widiada dalam diskusi, Sabtu (13/12/2020) lalu.

Widiada menjelaskan, kegiatan sosial kemasyarakatan tercantum dalam peraturan gubernur, peraturan walikota terkait dana sosial, dana bantuan sosial dan dana hibah. Dana ini milik pemerintah, sehingga ormas yang terbentuk melalui Kemendagri dan pengesahan melalui Kemenkumham berhak atas dana ini.

“Kegiatan sosial kemasyarakatan pergub dan perwali dana sosial, dana bansos dan dana hibah. Proposal kegiatan minimal masuk setahun sebelumnya. Implementasi bulan Maret harus sudah masukan. Secara teknis proposal bantuan fisik ke instansi teknis PUPR. Untuk kegiatan diskusi ke biro atau bagian kesra,” jelas Anggota DPRD Partai Nasdem ini.

Widiada menambahkan, anggaran dana bansos tahun 2021 untuk Kota Denpasar yang disalurkan melalui DPRD senilai Rp700 juta. Sementara untuk Provinsi Bali yang disalurkan melalui DPRD Bali sebesar Rp 2 miliar pertahun, sehingga proposal kegiatan juga bisa melalui anggota DPRD.

Diskusi Vox Point, Pemerintah Bali Akui Anggaran Masih Fokus Penanganan Pandemi

Sementara Asisten I Setda Provinsi Bali, Anak Agung Gede Indra mengatakan, masyarakat Katolik di Bali juga merupakan warga negara Indonesia. Karena itu negara harus hadir untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2029.

“Negara hadir untuk wujudkan keamanan ketentraman termasuk kesejahteraan masyarakat. Tahun ini dan tahun depan masih fokus penanganan pandemi Covid19. Silahkan koordinasi dengan Kesbangpol juga bisa lewat DPRD.

Gede Indra menjelaskan, pemerintah masih fokus penanganan pandemi Covid19, sehingga ia menyarankan proposal kegiatan tahun 2022 sudah harus masuk bulan Maret tahun 2021. Menurutnya, pemerintah fokus pemulihan ekonomi, karena pada bulan juni ekonomi bali terpuruk pada angka 10 persen, namun bulan Desember minusnya mencapai 12 persen.

Nara sumber lainnya, Pembimas Katolik Kemenag Bali Robertus Made Suryanta menjelaskan, ormas Katolik berada dibawha Kemendagri. Karena itu ormas Katolik perlu melakukan pembinaan bagi anggotanya. Sementara Pembimas Katolik mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hirarki gereja sehingga tidak terjadi temuan penyalahgunaan.

“Ada bantuan dari Bimas Katolik. Ormas dibawah Kemendagri, perlu lakukan pembinaan. Lembaga keagamaan Katolik itu hirarki. Omas peroleh layanan pembinaan, ditangani komisi Kerawam (kerasulan awam). Pembimas salurkan bantuan ke Komisi Kerawam,” jelasnya.

Namun demikian Robert menyarankan, bila ormas katolik menggelar kegiatan pembinaan, maka proposal usulan kegiatan bisa dimasukan melalui wadah lain seperti kerawan dan kelembagaan hirarki gereja lainnya. Proposal masuk paling lambat sebelum Agustus, karena bulan Oktober mulai direncanakan anggaran tahun berikutnya.

“Adakan pembinaan mahasiswa tapi jangan pake PMKRI. Ajukan ke Direkrorat Bimas Katolik RI. Harus ada rekomendasi dari Pembimas Katolik,” ujarnya dalam diskusi yang dipandu Ryan Hendrich Dharma Wijaya.

Robert menjelaskan, Pembimas Katolik di Bali membawahi 9 kabupaten/kota se-Bali. Namun hingga saat ini, Pembimas Katolik kabupaten/kota hanya satu yang ditempatkan yakni Kabupaten Buleleng.

Selain Anggaran, Komisi Kerawam Keuskupan Denpasar Soroti Persoalan yang Dialami Umat Katolik Bali

Sementara Ketua Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Denpasar dalam diskusi menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi sejumlah umat Katolik Bali. Termasuk persoalan yang dihadapi umat Katolik di Babakan Canggu terkait pemakaman jenazah harus mengikuti hari baik sesuai aturan desa adat setempat.

“Kami percaya bahwa aturan itu baik, tapi mungkin kami yang kurang memahami secara utuh sehingga membuat umat saya resah. Kami resah dan gelisah, karena itu mohon disampaikan kepada pak Gubernur sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. ungkap Romo Eman.

Ketua DPD Vox Point Bali, Yosep Gede Sutmasa mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka informasi dan edukasi kepada ormas Katolik di Bali. Kegiatan ini juga menjalankan fungsi kaderisasi sehingga umat Katolik Bali bisa memberikan makna dan arti dan penyelenggaraan pemerintahan di Bali.

“Kita melakukan ini tentunya sesuai visi misi kehadiran Vox Point Indonesia dalam rangka informasi, edukasi, sosialisasi berkaitan dengan hukum sosial dan politik. Termasuk fungsi kaderisasi dan pembinaan yang dilaksanakan. Kami berharap bahwa gereja Katolik, masyarakat Katolik, umat Katolik, bisa memberikan makna dan arti. Bagi penyelenggaraan kehidupan kita di Bali dalam rangka mewujudkan bonum commune.

Gede Sutmasa berharap, dialog ini memberikan manfaat bagi peserta perwakilan ormas maupun seluruh ormas dan umat Katolik di Bali. Dengan demikian maka tingkat partisipasi umat Katolik di Bali dalam mewujudkan bonum Commune atau kesejahteraan masyarakat berjalan maksimal.

“Ketelibatan, engagement, partisipasi, kita harapkan betul-betul berjalan efektif, proporsional dan bermakna. Oleh karena itu, dialog ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Hadir sebagai nara sumber dalam diskusi, Asisten I Gubernur Bali, Anak Agung Gede Indra, Pembimas Katolik, Robertus Made Suryanta. Selain itu, Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Widiada dan Ketua Komisi Kerasulan Awam Katolik Keuskupan Denpasar, Romo Martinus Emanuel Ano. (tim/boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya