oleh

Pemda Sikka NTT Tingkatkan PAD Melalui Obyek Pajak dan Restribusi Daerah

Maumere, Lintasnusannews.com –  Setelah melakukan review dan kajian cermat terkait pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sikka NTT memutuskan meningkatkan PAD melalu obyek pajak dan retribusi daerah.

Dalam sisa waktu pelaksanaan APBD 2021, realisasi PAD per tanggal 30 September 2021 mencapai 61,96%. Oleh karena itu menilai, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi PAD diantaranya melakukan review dan kajian secara cermat terhadap obyek pajak daerah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab belum optimalnya capaian realisasinya.

Wakil Bupati Sikka, Romanus Roga mengatakan, dengan adanya evaluasi, dapat diketahui penyebab kenapa belum optimalnya capaian realisasi. Menurutnya, pemerintah melakukan pengembangan pelayanan pajak daerah dan restribusi daerah.

Hal ini dapat dilakukan pembayaran secara daring dan dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah dan SKPD pengelola PAD lainnya.

“Untuk meningkatkan PAD di kabupaten Sikka, maka pemerintah akan melakukan pengembangan pelayanan pajak daerah dan restribusi daerah. Serta melalui pendapatan lain yang sah,” ungkap Romanus.

Romanus mengaku, pemerintah juga akan memanfaatkan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi, melalui kerjasama pihak ketiga atau masyarakat.  Sementara langkah lain untuk mencapai target yakni melalui pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat tahun anggaran 2021.

Dengan demikian, meningkatkan pengawasan dan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan  terhadap berbagai kegiatan  yang dibiayai melalui DAK fisik dan dana insentif daerah.

Romanus menambahkan, prosentase capaian realisasi keuangan maupun realisasi fisik akan selalu, memperhatikan batas waktu  penyaluranmya. Sementara untuk dana desa akan dilakukan pendampingan dan pengawasan dalam percepatan proses penyampaian laporan pertanggungjawaban.

“Untuk  tahun anggaran 2021 pemerintah akan terus melakukan peningkatan pengawasan dan percepatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik. Untuk setiap pekerjaan yang dibiayai dengan dana DAK,” jelasnya (rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya