oleh

Gelar Rakor Bersama Eksekutif Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Bali Harapkan Peran Milenial

Denpasar, Lintasnusanews.com – Jelang Pemilu Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengen sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam Rakor tersebut disepakati memaksimalkan peran kader milenial dalam pengawasan partisipatif.

“Koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU, beserta dengan Kesbangpol, dan Satpol PP. Merupakan bentuk dukungan yang bisa diberikan untuk saat ini dalam mempersiapkan pemilu nantinya,” ungkap Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani dalam siaran pers, Rabu (15/12/2021)

Ariyani yang juga hadir sebagai narasumber menuturkan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, Bawaslu Bali tidak bisa sendirian dalam melakukan tugas-tugas pengawasan sehingga keterbatasan tenaga pengawas membutuhkan peran milenial melalui sekolah kader sekolah pengawas partifipatif (SKPP).

“Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di 2024 mendatang merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami menyadari bahwa Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi. Perekrutan kaum milenial melaui SKPP yang dibentuk Bawaslu RI menjadi harapan. Nantinya bisa menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih massif lagi,” kata Aryani.

Sementara Plt. Kesbangpol, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, rakor berupa Focus Group Discussion (FGD) ini memantapkan sinergi. Sekaligus memberikan tambahan informasi dan referensi semua lembaga yang akan terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dharmadi mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam rangka kesiapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Oleh karena itu, membutuhkan koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu, Kesbangpol, dan Satpo PP.

Hadir dalam rakor Anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka, I Wayan Widyardana Putra, dan I Ketut Sunadra. Selain itu terlihat hadir Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Selain itu, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil. Hadir juga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, serta Biro Hukum Setda Provinsi Bali. (rls/boy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya