oleh

Insentif Tak Dibayar, Nakes di Sikka NTT Lapor Kejari Maumere

Maumere, Lintasnusnews.com – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) Sikka yang menjadi relawan Covid19 RSUD TC Hillers Maumere, mengadukan nasibnya ke Kejaksaan Negeri Maumere NTT, Senin (14/03/2022) siang. Para nakes mengaku, telah mengadu juga ke DPRD Sikka, karena insentif mereka tidak dibayarkan sejak Juli hingga Oktober 2021 lalu.

Para nakes yang didampingi Ketua Peduli Situasi Negara (Petasan), Siflan Angi itu diterima dan berdialog dengan Kejari Maumere, Fahmi, SH. Dialog yang juga dihadiri Kasie Pidana Umum dan Kasie Intel itu, pihak kejaksaan berjanji akan mendalami laporan para nakes.

“Dari laporan itu, kita akan mendalami. Mencari bukti dulu, dimana permasalahannya sebenarnya. Baru kita akan melakukan tindakan berikutnya,” ujar Fahmi.

Para nakes yang insentifnya belum dibayarkan berjumlah 76 orang, namun yang resmi melaporkan ke Kejari Maumere sebanyak 19 orang.

“Kami patut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Maumere. Telah merespon laporan para nakes. Karena hingga saat ini belum menerima insentifnya,” ungkap mantan anggota DPRD Sikka ini.

Siflan menjelaskan, berdasarkan review pihak Inspektorat Kabupaten Sikka, anggran tersebut sudah ada sejak Januari sampai November 2021. Karena itu  lanjutnya, namun pihak rumah sakit ngaku uang tidak ada. Oleh karena itu, para nakes melaporkan sehingga ditelusuri oleh pihak kejaksaan.

“Mereka akan melakukan proses ini secara transaparan. Ini menyangkut hak-hak yang sudah dianggarkan. Karena berdasarkan review inspektorat, anggaran itu sudah ada dari Januari sampai November 2021,” tutur Siflan.

Siflan berharap, adanya keterbukaan dalam proses pembayaran hak bagi para nakes, karena telah dianggarkan sebelumnya.

Nakes Sikka Mengaku Telah RDP dengan DPRD Sikka Tiga Kali

Siflan angi mengaku, para nakes sudah tiga kali rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Sikka bersama pihak RSUD TC. Hillers Maumere. Namun pada RDP pertama pihak rumah sakit mengaku bahwa uang tidak ada. Sementara para RDP kedua, manajemen rumah sakit mengaku uangnya ada namun kurang.

Kondisi ini aneh menurut Siflan, karena pada RDP ketiga dengan DPRD Sikka, manajemen mengaku tidak ada uang.

“Padahal secara anggaran sudah jelas. Dugaan saya, uang itu disalahgunakan. Yang kedua, dugaan saya uang itu diendapkan. Artinya uang itu ada tapi disimpan,” tandas Siflan.

Sementara salah seorang nakes, Arnoldus Yansen menjelaskan, kedatangan belasan nakes ke Kejari Maumere untuk menuntut hak-hak nakes.

Arnoldus menuturkan, sebelumnya pada bulan Januari 2022 sudah mengadu kepihak DPRD Sikka. Bahkan telah dilakukan gelar RDP diruang sidang bersama anggota DPRD Sikka pada 10 Februari 2022 lalu. Dalam RDP itu kata Arnoldus, dihadiri oleh manajemen RSUD TC. Hillers Maumere, Dinas Kesehatan Sikka, Inspektorat dan BKAD.

Saat RDP menurut Arnoldus, pimpinan DPRD Sikka memberikan waktu selama dua minggu kepada keempat instasi tersebut untuk mencari solusi dan membayar hak para nakes.

“Ada empat instansi yang hadir waktu itu. Rumah sakit, inspektorat, dinas kesehatan dengan BKAD. Waktu itu pimpinan sidang memutuskan memberikan waktu dua minggu kepada empat instansi ini untuk duduk bersama dan membayar hak kami. Jadi kami hitung, harusnya tanggal 24 Februari untuk hadir dalam RDP kedua untuk dengar jawaban dari empat instansi ini. Tapi saat kita datang tanggal 24 itu, tidak ada satupun yang hadir disana. Karena waktu itu katanya DPRD ke kecamatan, ada musrenbang katanya,” tutur Arnoldus.

Arnoldus berharap, insentif ia dan rekan-rekan nya segera dibayarkan. Karena saat ini sejumlah nakes relawan Covid19 masih belum bekerja.

“Kami mau insentif kami secepatnya dibayar. Karena kami sudah lumayan lama ngangur dan kami butuh uang hidup kami,” ujarnya. (rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Lainnya