Denpasar, Lintasnusanews.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali menggelar pertemuan dengan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Jembrana, Jumat (21/08/2020). Dalam pertemuan itu, KPU Jembrana menyambut baik gerakan edukasi Pilkada SMSI Bali tanpa Hoax dan Provikasi serta sepakat mendukung Pilkada Serentak yang bermartabat.
Kepada ketua dan komisioner KPU Jembrana, Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja menjelaskan, eksistensi media online dengan merujuk Peraturan Dewan Pers No 3 Tahun 2019. Yang mana mengatur tentang persyaratan pendirian media online.
Dalam pasal 8 dalam Peraturan Dewan Pers itu mengatur tentang pemimpin redaksi media online harus bersertifikat Wartawan Utama. Sedangkan pasal 9 menyebutkan, wartawan utama boleh memimpin dua media.
“Ketentuan Dewan Pers itu menjadi syarat mutlak dalam pendirian media online. Termasuk media harus berbadan hukum Indonesia berupa, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,” ungkap pria yang akrab disapa Edo ini.
Hal yang sama juga diterapkan SMSI Bali dalam merekrut anggota. Saat ini jumlah anggota yang telah terseleksi ketat dibawah SMSI Bali sebanyak 27 media online. Edo mengatakan, saat ini di Bali ada ratusan media online.
“Kenapa 27 media online, karena diseleksi, terutama yang punya badan hukum dan syarat lainnya,” jelasnya.
Ketua KPU Jembrana Ketut Tangkas Sudiantara mengatakan, tiga hal yang disosialisasikan dalam tahapan pemilu yakni, pengumuman pendaftaran, penetapan paslon, dan pengumuman nomer urut.
Sampai saat ini, pihaknya merangkul sejumlah media dalam mengakomodir kebutuhan sosialisasi. Hanya saja, disebutkan Ketut Tangkas, ada rasionalisasi anggaran yang dialihkan untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD).
“Yang kita keluarkan yang signifikan. Kita siasati sosialisasi melalui medsos, videotron dan platform lainnya, apakah ada sundulan dari pusat, maka baru bisa sosialisasi lagi,” jelasnya. (tim/boy)
Komentar