Maumere, Lintasnusanews.com – Persoalan pupuk yang dialami petani, Bupati Sikka NTT Fransiskus Roberto Diogo perintahkan dinas pertanian benahi administrasi kartu petani. Bupati mengaku mendapat banyak keluhan para petani ketika berkunjung langsung ke lapangan.
“Saya mengunjungi sejumlah petani, disetiap kebun yang saya kunjungi masalah yang disampaikan petani yakni kesulitan mendapatkan pupuk. Sebab sistemnya hanya melalui satu pintu, apalagi sistim administrasi yang kurang maksimal. Petani harus bolak balik hanya untuk mengurus administrasi,” ungkap Bupati.
Dalam rakor bersama dinas terkait dan distributor pupuk Budi Gomel pada Senin ( 18/01) di Maumere, Bupati minta Dinas Pertanian Sikka tidak main-main mengurus pupuk. Karena itu dinas pertanian sebagai leading sektor harus segera menuntaskan adminitrasi Kartu Tani Sikka dan petani dipermudah.
Bupati menegaskan, pandemi Covid19 yang masih melanda tanah air, diperlukan pemulihan ekonomi. Apalagi Kabupaten Sikka memiliki leading sektor pertanian yang menjanjikan.
Selain itu, Bupati menuturkan keluhan sejumlah petani yang enggan mengurus lahannya lagi karena kesulitan akses pupuk. Karena itu, dengan keterbatasan pendidikan dan pengetahuan petani di Sikka seharusnya dipermudah urusan administrasi.
“Banyak petani yang memiliki keterbatasan dari sisi pendidikannya. Karena itu dinas pertanian harus tidak boleh lengah. Harus cepat tanggap dan harus segera mengambil langkah untuk membantu para petani,” tegasnya.
Bupati meminta dinas pertanian mengambil langkah-langkah strategis, dengan memanfaatkan seluruh personil di dinas pertanian dalam pengurusan administrasi. Pria yang akrab disapa Robi Idong ini mengingatkan, jangan sampai ada lagi dari para petani Sikka terkait administrasi Kartu Tani.
“Para petani harus difasilitasi, hitung berapa jumlah kelompok tani, jumlah petani. Bagi petani yang belum masuk kelompok maka harus dimasukkan. Ini semua merupakan peran utama PPL (petugas penyuluh lapangan).”ujar Robi.
Bupati menugaskan dinas pertanian setempat segera menuntaskan administrasi seperti Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani sesuai kondisi faktual. Sehingga dapat diketahui berapa total lahan petani, jumlah petani dan berapa kelompok tani yang terdata. (rel)
Komentar