Ambon, Lintasnusanews.com – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pembangunan Bendungan Way Apu, di Kabupaten Buru Provinsi Maluku selesai tepat waktu. Sebelumnya mega proyek senilai Rp2,08 triliun itu ditargetkan selesai pada Agustus 2023.
Hal ini disampaikan oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Ambon, Senin (20/12/2021).
“KSP meminta Ditjen Bina Marga dalam hal ini BPJN Maluku dan dibantu oleh seluruh peserta rapat untuk segera menyusun kerangka waktu. Sehingga rencana relokasi dan penyelesaiannya dapat sesuai target”, ungkap Febry dalam siara pers, Senin (20/12/2021).
Rapat koordinasi kali ini juga membahas tentang dampak penggenangan Bendungan yang beririsan dengan jalan nasional, tiga jembatan, dan transmisi listrik PLN.
Selain itu, guna mendukung konektivitas dengan daerah sekitar bendungan, infrastruktur jalan pendukung yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan juga harus dipastikan tersedia dengan cepat. Ruas jalan tersebut yang dimaksud Namrole – Leksula yang terbentang sepanjang 34 km.
KSP pun terus mengawal transparansi anggaran dari proyek besar di Maluku ini dan memastikan sumber anggarannya. KSP mendorong penyelesaian pembangunan ruas jalan lintas Namrole – Leksula di Kabupaten Buru tersebut.
Proyek nasional strategis senilai Rp 2,33 triliun Termasuk Bendungan Way Apu Maluku
Demi mendukung percepatan pembangunan, kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk menargetkan proses pembebasan lahan bendungan dan ruas jalan ditargetkan tuntas pada April 2022. Sedangkan untuk trase jalan yang meliputi survey dan DED, ditargetkan rampung pada Maret 2022.
KSP berharap, bulan Juli 2023, seluruh konstruksi proyek nasional strategis senilai Rp 2,33 triliun segera dimulai. Dalam mengawal program prioritas nasional, KSP juga mendorong komunikasi dan koordinasi yang intensif..
“Titik krusial pembangunan proyek pembangunan ini ada di pembebasan lahan. Karena berada di wilayah adat dua marga. Kita berharap tim Balai Wilayah Sungai Maluku dapat membangun komunikasi yang efektif. Sehingga target pembebasan April 2022 dapat tercapai atau bahkan dapat dipercepat”, terang Febri.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat melakukan perencanaan pembangunan proyek ini sejak tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2015 hingga penyempurnaan desain sampai akhir 2017.
Konstruksi yang seharusnya dilakukan sekitar 2018 harus tertunda hingga 2021. Karena proses pembebasan lahan seluas 581 hektare. Proyek pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rls/boy)
Komentar